Consultations

category: PPh - Pasal 23

Apakah Jasa Angkutan Barang di Darat Dikenakan PPh 23?

Tanya:
Perusahaan teman saya sedang diperiksa Karikpa. Menurut pihak Karikpa bahwa jasa angkutan barang di darat sejak Januari 2000 wajib dipotong PPh pasal 23, tapi teman saya mendebat dengan memakai KEP-176 thn 2000 dan SE-08/PJ.313/1995 dengan menyebutkan bahwa jasa angkutan barang tersebut tidak dikenakan PPh pasal 23 yang tercantum dalam butir 2.2 di surat edaran tersebut. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah jasa angkutan barang di darat yang dimulai Januari 2000 tersebut dikenakan PPh 23?

Raymound (raymond@bia.co.id)


Jawab:
Kami sependapat dengan teman Saudara bahwa atas imbalan untuk jasa angkutan barang didarat, bukan merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23 karena tidak termasuk sebagai jasa lain yang atas imbalannya dipotong PPh berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf C UU PPh, sebagaimana dimaksud dalam Kep.Dirjen Pajak No. : KEP-128/PJ./1997, KEP- 176/PJ./2000, KEP-305/PJ./2001 dan KEP-170/PJ./2002.

Kami khawatir petugas Karikpa yang Saudara maksud telah keliru menafsirkan pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta……...dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a KEP- 176/PJ./2000 (dianggap sama dengan) pengertian jasa angkutan barang didarat. Perbedaan pengertian tersebut telah diatur dalam SE DJP No. SE- 08/PJ.31/1995 Tgl 10 Juli 1995 Tentang Pph Pasal 23 Atas Persewaan Angkutan Darat (butir 1 - nya menjelaskan pengertian sewa alat angkutan darat yang merupakan obyek PPh Pasal 23, dan butir 2 - nya mengenai pengertian jasa angkutan darat yang bukan merupakan obyek PPh Pasal 23).

Demikian jawaban kami.