Consultations

category: PPh - Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Cara Gross-Up.

Tanya:
Saya diberi tugas oleh pimpinan untuk menghitung pph ps 21 dari netto menjadi gross-up. Dan perhitungan yang saya lakukan adalah:
1. Sebagai penghasilan saya jumlahkan komponen-komponen: gaji pokok, premi astek 1,19, upah lembur dan tunjangan pajak dan semuanya disetahunkan.
2. Sebagai potongan saya jumlahkan komponen-komponen biaya jabatan 5%, iuran astek 2% dan PTKP.
Tapi timbul masalah karena pimpinan tidak mau ada istilah tunjangan pajak (point 1) dan menganggap bahwa premi astek sebagai penghasilan adalah 4,89%. Dari kasus tersebut saya mohon dijelaskan tentang cara penghitungan gross-up yang benar dan apakah istilah tunjangan pajak relevan dengan ketentuan perpajakan yang ada serta premi astek yang dijadikan penghasilan itu berapa.

Sugeng Enarwanto (setiti2000@yahoo.com)

Jawab:
Sejak berlakunya UU PPh (1 Jan. 1984) pada dasarnya sudah tidak dikenal apa yang disebut perhitungan PPh Pasal 21 dengan cara gross-up, karena PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja perlakuan pajaknya adalah merupakan kenikmatan yang bukan penghasilan bagi yang menerima dan bukan biaya bagi yang memberikan (lihat Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh). Hal ini telah ditegaskan pada memori penjelasan Pasal 4 huruf d PP No. 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan PKP Dan Pelunasan PPh Dalam Tahun Berjalan.
Dengan demikian perhitungan PPh Pasal 21-nya sama saja dengan perhitungan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemberi kerja sebagaimana tercantum pada contoh-contoh yang terdapat pada Lampiran Kep- 545/Pj./2000 (Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 Dan Pasal 26).
Dengan berlakunya PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK, sejak 27 Pebruari 1993 maka PP No. 33 Tahun 1977 Tentang ASTEK sudah tidak berlaku lagi.
Oleh karena itu perhitungan iuran JAMSOSTEK, yang meliputi iuran untuk: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) / Jaminan Hari Tua (JHT) / Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pemelihaaraan Kesehatan (JPK) baik yang menjadi tanggungan pengusaha maupun tenaga kerja (pegawai) harus mengacu pada ketentuan Pasal 9 PP No. 14/1993.
Menurut ketentuan yang terdapat pada Lampiran Kepdirjen Pajak tersebut diatas (angka I huruf B butir 3 dan butir 4) diatur bahwa :
- Premi JKK/JK/JPK dan premi asuransi lainnya yang ditanggung oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai.
- Atas pembayaran uang pensiun dipotong PPh Pasal 21 oleh penyelenggara dana pensiun (program JHT dari JAMSOSTEK termasuk dalam pengertian dana pensiun).
Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa:
  • Premi JKK/JK/JPK yang ditanggung pemberi kerja adalah obyek PPh Pasal 21.
  • Iuran/premi dana pensiun / JHT yang ditanggung pemberi kerja adalah bukan obyek PPh Pasal 21, karena baru akan dikenakan pajak nanti pada saat pegawai menerima uang pensiunnya. Demikian penjelasan kami.