Consultations

category: PPN - Lain-lain

Pajak Pertambahan Nilai terhadap RS/RSS

Tanya:
Saya disini ingin menanyakan masalah Pajak Pertambahan Nilai terhadap Rumah Sederhana/ Rumah sangat sederhana sekali. Saya sebagai konsumen mengambil rumah type 36/135, saya daftar bulan Agustus 2001 dan akat kredit tanggal 27 Juni 2002. Pada saat pendaftaran tidak ada dicantumkan kalau rumah type 36 tersebut dikenakan PPN, namun pada saat Akat kredit saya dikenakan PPN dan harus dibayar saat itu juga.

Sepengetahun saya sesuai dengan Kepmen No.248/KMK.03/2002. Tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 524/kmk.03/2001 tentang batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 butir 1 Keputusan Menteri Keuan­gan No.524/KMK.03/2001 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1. Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana adalah rumah dengan jenis/tipe T-21,T-27,T-36 yang perolehannya dibiayai melalui fasilitas kredit pemilikan bersubsidi maupun tidak bersubsidi dengan harga jual tidak melebihi batasan maksimum harga Rumah Sederhana T-36 sesuai dengan Keputusan Menteri Pemukiman Dan Prasarana Wilayah No. 139/KPTS/M/2002.
disini saya hanya mengambil 1 Point saja. Sebenarnya untuk pasal satu dalam Kepmen ini ada 5 point. Kepmen tersebut berlaku mulai 1 Juni 2002.

Pertanyaan saya:
1. Mohon dijelaskan mengenai permasalahan saya ini sesuai dengan Kepmen yang berlaku?
2. Saya minta penjelasan tentang Kepmen No.524/KMK.03/2001 pada point C. yang isinya ~Atas penjualan RS/RSS dengan cara tunai atau cicilan bertahap yang disediakan oleh pengembang, terutang PPN~ apakah dalam point ini pembebanannya ke Konsumen atau depelover/pengembang.
3. Apakah ada pengelompokan pengelompokan atau jenis-jenis dalam rumah type 36, Cnt. Kelompok A, B, C, dan D. Karena setiap kami menanyakan mengapa kami dikenakan PPN alasan dari Develoveer karena type rumah saudara berada di kelompok C. sehingga kami harus mengenakan PPN. Sepengetahun kami berapa pun nilai rumah tersebut kalau dia memang type 36 tetap bebas dari PPN, karena yang dimaksud disini adalah ukuran bukan nilai.
4. Saya juga minta penjelasan mengenai harga jual tidak melebihi batasan maksimum harga Rumah Sederhana T-36 sesuai dengan Keputusan Menteri Pemukiman Dan Prasarana Wilayah No. 139/KPTS/M/2002 yang bagaimana.

Amirullah (Ammirullah@site.kiani.com)

Jawab:
1. Karena akad kredit dilakukan per 27 Juni 2002 maka Saudara telah terikat pada ketentuan Kepmenkeu No. 248/KMK.03/2002 tgl. 21 Mei 2002 (yang merupakan perubahan atas Kepmenkeu No. 524/KMK.03/2001)
Menurut ketentuan tersebut diatas, RS dan RSS (T-21, T-27, T-36) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah yang memenuhi persyaratan:
1. Perolehannya dibiayai melalui fasilitas kredit pemilikan bersubsidi maupun tidak bersubsidi, dan
2. Harga jualnya tidak melebihi batasan maksimum harga RS T-36 sesuai dengan Kep.Menkimpraswil No.139/KPTS/M/2002.
Jadi dalam kasus yang Saudara kemukakan kami menduga bahwa harga rumah T-36/135 yang Saudara beli telah melebihi batasan harga maksimum yang telah ditentukan, sehingga tidak termasuk yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

2. PPN terutang atas penyerahan RS/RSS yang penjualannya dilakukan dengan tunai atau cicilan bertahap yang disediakan pengembang adalah merupakan beban konsumen/pembeli, sedangkan pengembang/penjual bertugas sebagai pemungut PPN karena berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).

3. Maaf kami tidak mengetahui istilah/pengelompokan yang Saudara maksudkan, mungkin itu merupakan istilah yang dibuat oleh pengembang sendiri karena dalam peraturan perpajakan yang mengatur pengenaan PPN atas RS/RSS dan yang sejenisnya tidak dikenal istilah tersebut.
Persyaratan pembebasan PPN atas RS/RSS tidak hanya ukurannya tapi juga harga jualnya (lihat jawaban No. 1 diatas)

4. Batasan maksimum harga jual RS T-36 sesuai Kep.Menkimpraswil No. 139/KPTS/M/2002 adalah:
1. Untuk Wilayah I (Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Sumbar, Bengkulu, Nusaa Tenggara Barat, Lampung dan Jambi) sebesar Rp. 19.850.000,-
2. Untuk Wilayah II (Jabar, Banten, Bogor/Depok/Tanggerang/Bekasi, Bali, Nangroe Aceh Darussalam, Sumut, Sumsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulawesi Tenggara, Sulsel, Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp. 20.600.000,-
3. Wilayah III (DKI Jaya, Riau Daratan, Bangka-Belitung, Kalsel, Kalteng, Kalbar, Kaltim, Maluku, Maluku Utara) sebesar Rp. 20.600.000,-
4. Wilayah IV (Irian Jaya) sebesar Rp. 20.600.000,-
5. Wilayah Batam ( Pulau Batam - termasuk P.Bintan, P Natuna dan Pulau-Pulau disekitarnya) sebesaar Rp. 24.450.000,-
Demikian penjelasan kami.