Consultations

category: Umum

Beberapa Pertanyaan (May 29, 2006)

Pertanyaan & Jawaban

Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang mau dikonsultasikan : (dan telah kami jawab)

1. (-) Biaya akses internet atas pimpinan suatu perusahaan utk keperluan kantor biasanya dimasukkan sebagai biaya apa dalam laporan L/R ?

(+) Biasanya dimasukkan sebagai biaya telphone dan internet (tergantung dari redaksional general legdernya)

2. (-) Biaya renovasi kantor biasanya dimasukkan sebagai biaya apa dalam L/R sebagai pengurang PPh ?

(+) Secara prinsip akuntansi maka pembukuannya tergantung dari besarnya biaya tersebut, apabila jumlahnya cukup materiel maka akan dikapitalisir dalam nilai asset yang bersangkutan. Apabila jumlahnya tidak materiel akan di posting ke dalam biaya pemeliharaan dan perbaikan

3. (-) Apakah sumbangan ke tempat ibadah / yayasan / panti asuhan baik atas nama pimpinan perusahaan maupun PT serta biaya pameran produk bisa dimasukkan sebagai biaya apa dalam L/R ?

(+) Atas sumbangan dimasukkan ke rekening biaya sumbangan dan atas biaya pameran dimasukkan ke rekening biaya marketing (pemasaran dan promosi)

4. (-) Apakah biaya pajak bunga bank termasuk pajak giro atas jasa / bunga giro boleh dimasukkan sebagai biaya administrasi kantor dalam L/R ?

(+) Tidak boleh, karena berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf H UU PPh, diatur bahwa untuk menetukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yang tidak boleh dikurangkan antara lain adalah PPh.

5. (-) Bila terlambat dalam penyerahan laporan SPT PPh Tahunan maupun laporan PPN / PPh bulanan maka akan terkena denda berapa % dari pajak yang kurang dibayar & itu sudah termasuk biaya tambahan Rp 50.000 atau belum ?

(+) Berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, diatur bahwa apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, maka akan dikenakan saksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
Selain itu atas keterlambatan penyampaian SPT, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU KUP, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.50.000,- untuk SPT Masa (Baik SPT Masa PPh maupun SPT Masa PPN) dan sebesar Rp.100.000,- untuk SPT Tahunan.

6. (-) Utk perhitungan laporan L/R bilamana komponen biaya lebih banyak dari omzet atas penerimaan maka bagaimana perhitungan laporan PPh-nya ?

(+) Dalam menghitung besarnya PPh terutang, maka atas laporan keuangan komersial harus dilakukan koreksi fiskal, yaitu suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan dan biaya secara komersial disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan menghasilkan laba/rugi fiskal.

Apabila setelah dilakukan koreksi fiskal, ternyata komponen biaya-biaya lebih besar dari jumlah penghasilan, maka artinya tidak ada Penghasilan Kena Pajak yang harus dikenakan tariff PPh (sehingga tidak ada PPh terutang)

7. (-) Biasanya hal2 apa saja yang mendasari pengajuan surat permohonan keringanan pembayaran PPh lalu apakah penghasilan dari reksadana juga dikenakan PPh yang bisa dikreditkan kembali ?

(+) Keringanan pembayaran PPh diberikan:
a. Dalam hal Sdr mempunyai hutang pajak berupa SKPKB yang jatuh tempo dan Sdr sedang mengalami kesulitan liquiditas, maka Sdr dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran PPh dengan cara mengangsur. Dimana atas penundaan / pengangsuran tersebut, sdr akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran tersebut.
b. Dalam hal terjadi penurunan usaha yang Sdr alami dalam tahun berjalan, maka Sdr berhak untuk mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sepanjang PPh terutang menurut proyeksi rugi/laba tahun berjalan, jumlahnya kurang dari 75% dibandingkan dengan PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan penghasilan kena pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan bahwa Reksa Dana dapat berbentuk perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
Maka atas penghasilan yang diperoleh dari Reksa Dana yang berbentuk perseroan, dianggap sebagai deviden yang terkena pemotongan PPh Pasal 23, sementara atas penghasilan yang diperoleh dari Reksa Dana yang berbentuk KIK, dianggap sebagai non objek PPh yang tidak terutang PPh Pasal 23, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tentang ~PPh atas Usaha Reksa Dana”

8. (-) Bagaimanakah perhitungan % PPh bagi orang yang menyewakan (semisal : sewa rumah / rental, dll) ?

(+) Atas penghasilan yang diterima oleh WP Orang Pribadi dan WP Badan dari :
a. Sewa tanah dan atau bangunan, dikenakan PPh sebesar 10% dari Nilai Bruto Persewaan dan bersifat final, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 s.t.d.d No. PP No. 5 Tahun 2002 Jo. Kep.Menkeu No. 120/KMK.03/2002.
b. Sewa selain tanah dan bangunan
dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto, sebagaimana diatur dalam Kep.Dirjen Pajak No. KEP-170/PJ./2002

9. (-) Utk biaya installasi parabola, utk tayangan pergerakan kurs mata uang asing, utk keperluan kantor apa boleh dimasukkan juga sebagai biaya dalam L/R ?

(+) Menurut ketentuan Pasal 11 UU PPh, bila pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari setahun (dan jumlahnya material) maka tidak boleh dibiayakan langsung dalam tahun pengeluaran yang bersangkutan tapi harus dikapitalisir dengan nilai assets parabola. Apabila jumlahnya tidak material, maka di masukkan sebagai komponen dalam biaya pemasangan, perbaikkan dan pemeliharaan.

10. (-) Bisa diberikan contoh jenis / kategori barang / jasa apa saja yang PPN / PPh- nya sdh final (rata2 kena 2 % saja ) ?

(+) Pengenaan PPh bersifat final Pasal 4 ayat (2) UU PPh adalah pajak yang diatur khusus dengan Peraturan Pemerintah. Dalam UU disebutkan secara eksplisit adalah bunga deposito dan tabungan, transaksi pengalihan tanah dan atau bangunan, transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek serta penghasilan tertentu lainnya. Dilihat dari jenis transaksi yang diatur, PPh Final dikenakan atas passive income dan capital income.
Besarnya tariff PPh Final dapat Sdr lihat dalam website Pajak berikut ini http://www.pajak.go.id/fatq/PenghasilanTertentuYangDikenakanPajakTersendiriPasal4Ayat2 (dan sejak Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1996 diubah maka kini tidak ada lagi tariff PPh Final sebesar 2% untuk WP Badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan)
Sedangkan untuk PPN tidak mengenal PPN yang bersifat final karena mekanisme PPN adalah pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama.

11. (-) Apa yang dimaksud amortisasi fiskal ?
(+) Amortasi fiskal adalah amortasi (penyusutan) atas harta tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 11 A UU PPh. Amortisasi fiskal dilakukan dengan memperhatikan 5 hal yaitu nilai perolehan, masa manfaat, nilai sisa, metode penyusutan (amortisasi) serta tariff amortisasi. Namun ketentuan pajak atas amortisasi aktiva tidak berwujud hampir sama dengan ketentuan aktiva tetap

12. (-) Mengapa utk pembayaran PPN/PPh yang dibayar bulanan tapi diistilahkan tahunan?
(+) Undang-undang PPN mengatur bahwa masa pajak yang berlaku untuk pelaporan PPN adalah bulanan, tidak dikenal pelaporan PPN Tahunan. Sedangkan untuk PPh dikenal masa pajak bulanan dan tahunan, khususnya untuk PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25, sedangkan untuk PPh Pasal 23/26 hanya dikenal masa pajak bulanan.

13. (-) Utk pembulatan perhitungan pajak biasanya dibulatkan ke atas atau ke bawah?
(+) Untuk penentuan menghitung Penghasilan Kena Pajak untuk PPh Badan / Orang Pribadi, dan PPh Pasal 21 yang disetahunkan, pembulatannya dalam ribuan penuh ke bawah.
Contoh :
PKP = Rp. 10.567.350,-
DPP = Tarif x Rp. 10.567.000,-
(+) Untuk penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari PPh Pasal 21 harian, pembulatannya dalam rupiah penuh ke bawah.
Contoh :
Upah harian = Rp. 102.627,35-
DPP = Rp. 102.627.,-
PPh terutang = Tarif x DPP
(+) Untuk penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari PPh Pasal 23/26, pembulatannya dalam rupiah penuh ke bawah.termasuk hasilnya pun dalam rupiah penuh ke bawah.
Contoh :
Objek PPh 23 = Rp. 100.567.350,35-
DPP = Rp. 100.567.350,-
PPh terutang = 15% x Rp. 100.567.350,- = Rp. 15.085.102,50
(Dibulatkan menjadi Rp. 15.085.102)
Objek PPh 26 = Rp. 100.567.350,35-
DPP = Rp. 100.567.350,-
PPh terutang = 20% x Rp. 100.567.350,- = Rp. 20.113.470


(+) Untuk penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari PPN, tidak dilakukan pembulatan, namun PPN yang terutang dibulatan dalam ribuan penuh ke bawah.
Contoh :
DPP = Rp. 175.676, 50-
PPN terutang = 10% x Rp. 175.676, 50- = Rp. 17.567,65
Dibulatkan menjadi = Rp. 17. 567

14. (-) Pada perhitungan kurs $ utk neraca kas & bank biasanya dihitung dari kurs saat terjadi transaksi atau pada akhir thn (kurs bln Desember) ?

(+) Keuntungan / kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

15. (-) Mengapa terkadang biaya transportasi dll dibuatkan perkiraan / item yg terpisah dari perkiraan biaya lainnya pada L/R ?

(+) Hal ini bisa terjadi karena bagi wajib pajak tersebut komponen biaya angkut cukup dominan dalam komposisi biaya perusahaan, misalnya dapat mencapai 10% lebih dari harga barang.

16. (-) Bisa dijelaskan dengan yang dimaksud dengan posisi hedging & window dressing pada pergerakan suatu investasi ?

(+) Hegding (lindung nilai) adalah suatu tindakan untuk mengurangi resiko kerugian atas pergerakan kurs valas yang dilakukan dengan cara menutup suatu perjanjian pembelian valas dengan pihak bank / lembaga keuangan, guna tersedianya valas dalam rangka membayar hutang valas pada saat jatuh tempo hutang tersebut.

Window dressing adalah suatu rekayasa di dalam penampilan laporan keuangan yang merupakan upaya untukmenutupi kejelekan performa keuangan perusahaan, sehingga seakan-akan performanya baik dimata para investor/kreditor dan calon investor/kreditor. Langkahnya dengan cara memperbesar income dan atau mengecilkan biaya.

17. (-) Utk saat ini apakah yayasan sosial juga terkena pajak PPh & PBB ?

(+) Pada dasarnya yayasan merupakan Subjek Pajak Badan yang memiliki kewajiban PPh sama seperti Wajib Pajak Badan lainnya,yang tunduk sepenuhnya pada ketentuan Undang-undang PPh s.t.d.t.d UU No. 17 Tahun 2000 dengan segala aturan pelaksanaannya.
Contohnya antara lain:
- Penghasilan yang menjadi Objek Pajak– mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
- Penghasilan yang bukan Objek Pajak– mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU PPh
- Biaya Fiskal – mengacu pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh.

Yayasan sebagai Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan PBB seperti Subjek Pajak Bumi dan Bangunan lain, kecuali atas Objek Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 31 atas Objek Pajak tersebut tidak dikenakan PBB.
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dimiliki oleh yayasan, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU PBB, yang tidak dikenakan PBB adalah Objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.


(-) NB : mohon sekiranya berkenan pula utk mengattachmentkan peraturan pembelian mobil atas nama perusahaan yg bisa dikreditkan, kegiatan/ barang yang perhitungan PPN/PPh- nya sdh final, peraturan tentang macam2 kategori % penyusutan asset perusahaan pd laporan daftar penyusutan

(+) Untuk membaca peraturan-peraturan pajak sebagaimana yang Sdr minta diatas, silahkan Sdr membuka website www.pajak.go.id

Demikian jawaban kami