Consultations

category: PPh - Lain-lain

Pajak UKM sebesar 1% dari omset yang bersifat final

Name: Mario
Company: CV Usaha Maju Mandiri
Line of Business: UKM
Address: Depok


Question:
Dear Taxand, Saya mau tanya tentang pajak UKM sebesar 1% dari omset yang bersifat final. Disebutkan dalam PP tersebut bahwa pajak bersifat final dan dibayarkan serta dilaporkan per bulan. Yang mau saya tanyakan adalah :
1. Pada penyampaian SPT tahun 2013, apakah sudah tidak ada Pajak Kurang Bayar atas Penghasilan Neto Badan, karena omset yang diperoleh sudah final?
2. Bagaimana jika penghasilan merupakan penghasilan Jasa dimana akan di pungut pph pasal 23. Sehingga PPh Pasal 23 tersebut dapat di kredit kan sebagai pengurang pajak terutang di akhir tahun.
Nah jika menggunakan PP ini, maka akan ada terjadi kelebihan bayar pajak atas PPh pasal 23 tersebut, karena pendapatan sudah final. Apakah seperti itu?
Terima kasih atas perhatian dan jawabannya. Salam Mario

Jawaban

Dear Mario, terima kasih atas pertanyaanya.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang saudara maksudkan, melimpahkan pengaturan lebih lanjut kepada Menteri Keuangan, yang sampai saat ini  belum diterbitkan. Sehingga kami tidak dapat memberikan jawaban yang lebih baik sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan dari PP 46 Tahun 2013 ini diterbitkan.

Namun begitu, berikut jawaban kami berdasarkan analisa :

1. Benar, pada dasarnya atas penghasilan yang dikenakan PPh Final, tidak akan terjadi lebih bayar/kurang bayar.

2. Mohon maaf, kami tidak dapat memberikan jawaban, karena aturan pelaksanaan dari PP 46 Tahun 2013 ini belum diterbitkan. Sehingga untuk masa peralihan dari penerapan PPh normal menjadi PPh bersifat Final, belum diketahui dengan pasti.

Apabila sebelumnya WP merupakan penerima penghasilan dari kegiatan telah yang dikenakan PPh Final (cthnya kegiatan konstruksi, persewaan tanah dan atau bangunan, pengalihan saham di bursa, hadiah atau undian) maka ybs tidak dapat menerapkan ketentuan dalam PP ini. Termasuk juga jika WP adalah orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan (Notaris, Akuntan, Dokter, dll)

Kami tetap menyarankan agar saudara menunggu Peraturan Menteri Keuangan sebagai ketentuan pelaksana dari PP 46 Tahun 2013 ini.

Best regards,