News

$$WP Kaya Hambat Tax Reform$$

Bubung M. Hermawan, kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir II, mengatakan kaum kaya menggunakan kekuatannya untuk menghadang reformasi fiskal terutama terhadap kebijakan yang meningkatkan beban pajak bagi kelompok mereka.

##Itu merupakan salah satu hambatan dalam reformasi perpajakan,## ungkapnya saat menyampaikan disertasi doktoral di hadapan sidang terbuka Senat Guru Besar Universitas Borobudur, Sabtu.

Hambatan lainnya, menurut dia, aparat pajak kesulitan menetapkan dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan lapisan tarif terhadap masyarakat pertanian, perusahaan kecil, dan sektor informal.

Padahal mereka merupakan komponen masyarakat yang cukup besar, namun upahnya sangat berfluktuasi dan biasanya dibayar tunai.

Bubung juga menyebutkan halangan reformasi perpajakan lainnya, yakni hambatan dalam penyusunan administrasi pajak yang efisien terutama dalam hal memenuhi kebutuhan pegawai berpendidikan dan berketrampilan yang baik, dana yang cukup untuk memperbaiki gaji aparat pajak, serta kemampuan dan keinginan wajib pajak menyimpan dan menyusun pembukuan rekening perusahaan.

Di samping itu, ujarnya, data statistik yang dibutuhkan oleh aparat pajak dalam membuat suatu kebijakan tak tersedia secara memadai.

Pemerintah saat ini memang tengah mengkaji reformasi perpajakan yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal di masa yang akan datang, baik dari sisi administrasi maupun struktur tarif, serta upaya memperluas basis pajak.

Saat ini, menurut catatan Ditjen Pajak, potensi jumlah WP Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seharusnya bisa mencapai 5,2 juta orang.

Perhitungan itu didasarkan adanya potensi tambahan 2,9 juta dari jumlah WP Orang Pribadi ber-NPWP yang saat ini sekitar 2,3 juta.

Upaya meningkatkan basis pajak dilakukan mengingat rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) saat ini baru sekitar 13%, sementara negara yang tingkat ekonominya sebanding dengan Indonesia minimal sudah mencapai 16%.

Rugikan WP

Dalam kesempatan itu, Bubung juga mengungkapkan adanya anggapan masyarakat yang demikian kuat, bahwa banyak oknum petugas pajak yang sering merugikan WP.

Berdasarkan hasil penelitiannya di wilayah DKI Jakarta, 8,7% saja responden yang menjawab hanya sedikit oknum petugas yang merugikan WP, sementara 91,3% menilai umumnya petugas pajak sering merugikan WP.

Pemerintah telah menetapkan reformasi perpajakan yang berkaitan dengan self-assessment, keadilan, kepastian hukum, efisiensi, pelayanan, ekstensifikasi, fasilitas perpajakan, dan sejumlah hal lain yang relevan.

Hal lain yang relevan itu yakni pembatasan PPh Final terhadap penghasilan tertentu yang bukan merupakan penghasilan dan usaha. (msl)