News

Jasa Angkutan Umum Tidak Dikenai PPN

Keterangan pers dari Menteri Keuangan Boediono yang diterima koran ini kemarin menyebutkan, usaha angkutan yang dimaksud adalah angkutan umum di jalan, angkutan kereta api, angkutan umum di laut, sungai, dan danau, serta angkutan umum penyeberangan.

##Jasa tersebut tidak dikenakan PPN,## ujar Maurin Sitorus, Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan kemarin. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 sebagai pelaksanaan dari peraturan pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN.

Namun, Maurin menekankan pajak pertambahan nilai tetap akan dikenakan terhadap penyerahan jasa angkutan umum yang dilakukan dengan perjanjian lisan atau tulisan. Begitu pula terhadap jasa angkutan yang hanya dipergunakan untuk mengangkut muatan milik satu pihak dan/atau untuk mengangkut orang yang terikat dalam satu perjanjian.

Dalam hal ini, menurut Maurin, karcis atau bukti pembayaran, tiket, bill of lading, dan dokumen pengangkutan tidak termasuk pengertian perjanjian yang dimaksud.

Sementara itu, dalam keputusan nomor 524/KMK.01/2003, Menteri Keuangan memberikan pembebasan bea masuk atas komponen atau suku cadang untuk industri perkapalan dan jasa pelayaran. Pembebasan bea masuk ditujukan untuk impor bahan baku, mesin-mesin, alat-alat perlengkapan dan suku cadang untuk pembuatan, perbaikan dan pemeliharaan kapal laut dan alat apung, selain kapal pesiar dan kapal olahraga.

##Pembebasan bea masuk diberlakukan mulai 3 Desember kemarin,## ujar Maurin. Menurut dia, bea masuk nol persen itu juga diberlakukan terhadap impor suku cadang kapal dan alat untuk keselamatan pelayaran dan keselamatan manusia. ##Namun, kebijakan ini hanya berlaku untuk masa dua belas bulan.##

Maurin menjelaskan, tujuan dari pembebasan bea masuk diharapkan dapat mendorong perkembangan industri perkapalan serta meningkatkan daya saing industri jasa pelayaran dalam negeri. Pemberian fasilitas bea masuk tersebut diperkirakan akan menurunkan biaya produksi sekitar 2-7 persen pada industri perkapalan dan sekitar 2-4 persen pada jasa pelayaran dalam negeri. heri