News

Mayoritas Pelanggaran Pajak Melalui Pemalsuan Faktur

Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Ditjen Pajak Gunadi mengatakan dengan kondisi semacam itu perlu kerja sama dengan berbagai pihak untuk menekan kebocoran pajak akibat praktik menyimpang itu.

##Kami sudah mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak seperti Kejaksaan, Kepolisian dan pemda. Kami juga mencoba kerja sama dengan BPN untuk masalah yang terkait dengan tanah,## katanya di sela kerja sama Kanwil Pajak Jabar dengan Polda Jabar kemarin.

Menurut dia, selama ini yang paling dominan bukan penggelapan pajak melainkan wajib pajak mencoba menarik uang negara, sebab modus kejahatan semacam ini paling gampang yaitu menyetor uang tapi juga minta uang dari negara.

Sistem seperti yang sekarang digunakan, lanjut dia, yaitu memberi kepercayaan ke masyarakat dimana wajib pajak dipersilahkan menghitung sendiri jumlah pajak, faktur pajak dan berapa uang disetor. Namun kenyataannya sistem tersebut banyak disalahgunakan.

##Sedangkan berapa persentase pelanggaran yang dilakukan wajib pajak tersebut sulit dikalkulasikan, karena ada pajak langsung dan tidak langsung. Atau ada yang bayar bersama gaji. Sementara yang tidak lapor dan menyerahkan SPT saja mencapai 45%,## ungkapnya.

Kasus pajak yang cukup menonjol, ujar dia, seperti kasus faktur pajak di Cibinong dan Tanggerang dengan kerugian negara Rp. 11 miliar.

Modusnya faktur pajak yang ada diterima pengusaha pajak lain dan ia dapat faktur lagi. Dari kasus ini saja kalau dihitung efek bola saljunya nilainya bisa mencapai Rp. 130 miliar.

Modus lainnya yang terkait dengan faktur pajak, ujar dia, misalnya pemotongan pajak dengan cara tidak disetorkan sepenuhnya. Mereka itu menciptakan badan yang fiktif, seolang-olah ada pemotongan pajak, ternyata tidak ada.

Dia mengatakan penyelesaian dari kasus-kasus tersebut pada tahun lalu sudah berjalan, yaitu ada 4 tersangka sudah diputus dengan kerugian negara Rp. 14 miliar.

##Sekarang kami ajukan dua orang ke pengadilan yaitu yang ada di Cibinong dan Tanggerang 2 orang , di Jakarta 2 Orang serta Banjarmasin 1 orang.##

Sulit Ditagih

Kepala Kanwil Pajak Jabar II Herdi mengatakan tunggakan pajak di Jabar sampai sekarang mencapai Rp30 miliar, ##Namun jumlah tersebut bisa bertambah dan berkurang, karena ada yang menunggak baru tetapi ada juga yang sudah bayar.##

Adanya kerja sama dengan pihak Polda Jabar, kata dia, maka aspek ekses dari penagihan, penyitaan atau penyanderaan bisa dilakukan dengan dukungan pihak aparat keamanan.

Diakuinya selama ini penagihan terhadap penunggak pajak berjalan kurang mulus, terlebih ada tindak kekerasan dari wajib pajak. ##Dengan kerja sama tersebut bisa saja petugas pajak dikawal polisi dalam proses penyelesaian tunggakan pajak.##

Khusus untuk tunggakan pajak Rp30 miliar, ujar dia, memang agak sulit ditagih, karena ada orang yang menghilang dan alamatnya pindah.

Kebayakan usaha-usaha dari pemborong-pemborong dan konsultan. Tetapi untuk menghapuskan tunggakan pajak seperti memang tidak mudah ada karena ada tata caranya. (hh)