News

Perlakuan PPh Atas Dividen

Pengenaan PPh dividen di Prancis: Pada dasarnya Prancis menganut sistem klasik. Perusahaan dikenai pajak atas laba usahanya dan penegang sahamnya dikenai pajak atas dividen serta capital gains atas pengalihan saham-sahamnya. Namun, ada aturan tambahan untuk mengurangi efek pajak berganda terhadap dividen, dengan menerapkan:

Partial imputation: pemegang saham diberikan kredit pajak atas dividen yang merupakan bagian dari dividen yang diterimanya; dividen yang diterima pemegang saham korporasi dapat mengklaim kredit pajak 15% dari dividen, atau 50% apabila penyertaannya memenuhi syarat tertentu; dalam hal dividen dibagikan dari laba usaha yang belum dikenakai pajak maka perusahaan yang membagikan dividen dikenai pajak yang disebut equalisation tax;

Partial exemption diterapkan terhadap dividen yang dibayar anak perusahaan kepada induknya, sepanjang memenuhi syarat tertentu, dividen yang dibebaskan di tangan induk perusahaan adalah 95% dari jumlah dividen. Syarat yang harus dipenuhi adalah: sahamnya harus terdaftar di bursa efek; penyertaannya harus minimum 5% modal perusahaan yang membayar dividen; dimiliki sejak pertama kali saham diterbitkan atau sudah dimiliki selama dua tahun.

Induk perusahaan Prancis yang menerima dividen dari anak perusahaan di luar negeri dapat memilih exemption atas dividen tersebut tetapi pada saat induk perusahaan tersebut membagikan dividen tersebut kepada pemegang sahamnya, akan dikenai equalisation tax, tetapi pajak yang dibayar oleh anak perusahaannya tidak dapat dikreditkan.

Capital gains atas pengalihan saham oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak 16% (belum termasuk social security tax). Capital loss tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, tetapi harus dikompensasikan dengan capital gains atau dapat di-carry forward selama lima tahun.

Capital gains dari pengalihan saham oleh badan dikenai pajak dengan tarif umum. Namun, untuk saham tertentu capital gains, pengalihannya dikenai pajak 19%, sepanjang memenuhi syarat tertentu.

Pengenaan PPh dividen di Malaysia: Malaysia menganut full imputation system, sehingga pada dasarnya dividen tidak dikenai pajak dua kali. Tarif pajak penghasilan lapisan tertinggi untuk perusahaan dan orang pribadi sama, yaitu 28%.

Di tingkat perusahaan, PPh atas laba usaha yang akan dibagikan sebagai dividen harus dibayar perusahaan tersebut.


















Contoh perhitungan dan mekanisme imputation
Perusahaan
Laba-kena-pajak100
PPh (28%)28
Laba setelah pajak72
Pemegang saham
Dividen72
Gross-up atas pajak perusahaan28
Penghasilan pemegang saham (orang pribadi)100
PPh orang pribadi (tarif tertinggi 28%)28
Kredit pajak (imputation tax credit28
Pajak yg harus dibayar oleh pemegang saham0
Hasil akhir:
PPh28
PPh saham setelah pajak72


Jika dalam suatu tahun pajak, jumlah yang dikurangkan dari dividen dibagikan melebihi jumlah pajak yang dibayar perusahaan, selisihnya harus dibayar oleh perusahaan yang membagikan dividen tersebut.

Dividen yang dibayar perusahaan yang berdomisili di Malaysia kepada pemegang saham luar negeri tidak dikenai pemotongan (withholding). Perlakuan ini diberikan sepanjang dividen itu dibayar dari laba usaha yang sudah dikenai pajak penghasilan. Imputation system juga diterapkan terhadap wajib pajak luar negeri. Dengan demikian, perlakuan dividen bagi WP dalam dan luar negeri sama.

Dividen yang diterima WP badan dalam negeri dari luar negeri yang berasal dari penanaman modal yang sifatnya portofolio, tidak dikenai pajak lagi di Malaysia, kecuali untuk usaha bank dan asuransi.

Bagi orang pribadi, dividen itu dikenai pajak, dan pajak yang dikenakan di luar negeri dapat dikreditkan. Jika perusahaan tersebut berdomisili di negara yang mempunyai P3B dengan Malaysia, batas kredit pajaknya adalah tarif yang berlaku di Malaysia. Sebaliknya, jika perusahaan yang membayar dividen berada di negara yang tidak mempunyai P3B, kredit pajaknya hanya separuh dari pajak yang dibayar di luar negeri.

Jika dividen berasal dari direct investment orang pribadi, perlakuannya sama dengan dividen portofolio, jadi dikenai pajak di Malaysia dan diberikan kredit pajak. Jika dividen dari direct investment diterima oleh WP badan, dividen itu tidak kena pajak.

Dividen ini memenuhi syarat franking credits jika dividen ini dibagikan kepada pemegang saham badan tetapi hanya sampai lapis kedua saja. Malaysia tidak mengenakan pajak capital gains pengalihan saham.

Simpulan

Sistem klasik akan menimbulkan pengenaan pajak berganda, mendorong perusahaan menahan laba setelah pajak, karena tidak ada aturan pengenaan pajak atas laba ditahan.

Imputation system tidak harus dalam bentuk full imputation, sehingga kebutuhan penerimaan dapat diimbangi, disisi lain pengenaan pajak berganda atas dividen dihindari.

Imputation system memerlukan pengadministrasian yang rumit karena aliran dividen dari perusahaan kepada pemegang sahamnya harus dapat dimonitor secara sempurna.

Oleh Rachmanto Surahmat
Partner
Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Consult