News

Syarat Pajak UKM Dinilai Memberatkan

Rencana pengenaan pajak dengan tarif khusus itu tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah digodok pemerintah. Dalam drafnya disebutkan, usaha dengan kategori omzet sampai Rp 1,2 miliar dan memiliki total aset Rp 600 juta akan dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 10 persen (Koran Tempo, 16/10).

Sebelumnya, Sekretaris Tim Reformasi Perpajakan Robert Pakpahan menjelaskan, selama ini tarif pajak tidak dibedakan berdasarkan jenis usaha. Pemerintah hanya menerapkan tiga lapis tarif berdasarkan lapisan penghasilan. Perusahaan yang memiliki penghasilan sampai Rp 50 juta dikenakan pajak 10 persen, penghasilan Rp 50-100 juta pajaknya 15 persen, dan penghasilan di atas Rp 100 juta tarifnya 30 persen.

Dalam Undang-Undang Pajak yang baru, Robert mengatakan, pemerintah mengusulkan tarif tunggal untuk UKM sebesar 10 persen. Tujuan penurunan tarif khusus UKM adalah untuk memberi peluang jenis usaha ini berkembang lebih pesat. ##Sekarang kan tidak dipilah-pilah mana perusahaan kecil dan mana yang besar,## katanya, ##nanti dibedakan.##

Namun, menurut Ferry, kata hubung ##dan## dalam syarat yang diatur revisi UU Pajak menjadi beban bagi pengusaha kecil dan menengah. Pasalnya, untuk memperoleh tarif diskon, usaha-usaha kecil harus memenuhi dua syarat sekaligus. ##Kalau tidak terpenuhi, pajaknya masuk dalam kategori pajak badan yang umum,## katanya.

Dalam draf revisi UU Pajak disebutkan tarif pajak untuk wajib pajak badan ditetapkan tarif tunggal sebesar 30 persen yang akan diturunkan menjadi 25 persen selama lima tahun. Tarif ini akan dikenakan terhadap segala jenis usaha yang nonusaha kecil dan menengah atau perusahaan yang aset dan omzet lebih dari Rp 1,2 miliar.

Kalangan usaha kecil, kata Ferry, mengusulkan agar kata hubung ##dan## dalam syarat diganti dengan kata hubung ##atau##. ##Itu agar tarif diskon bisa dinikmati oleh semua usaha kecil,## katanya.

Sayangnya, kata Ferry, usulan yang diajukan Perkumpulan Peningkatan Usaha Kecil terlambat, karena draf revisi UU Pajak sudah masuk ke Sekretariat Negara. Sehingga usulan mengganti ##dan## menjadi ##atau## tak bisa diubah lagi. Menurut Ferry, usulan perkumpulan usaha kecil yang diterima pemerintah hanya sebatas tarif dan kategori nilai aset. ##Kami sudah minta ke DPR, jika draf sudah diserahkan kami ingin ada dengar pendapat soal ini,## katanya.

Dalam peraturan yang sekarang, penghasilan usaha kecil dikenai pajak sebesar 15 persen. Hal itu merujuk pada tarif wajib pajak badan kategori perusahaan dengan penghasilan Rp 50-100 juta.

Dalam simulasi yang dilakukan, kata Ferry, penurunan tarif menjadi 10 persen akan memangkas obyek pajak usaha kecil dan menengah hingga 200 persen. Pemangkasan terjadi karena penetapan kategori total aset usaha kecil yang dikenai tarif itu.

Permasalahannya, sebelum sampai pada ketentuan final, pemerintah mengusulkan kategori aset UKM tetap Rp 200 juta dengan tarif tetap 15 persen. Menurut Ferry, ketentuan ini menimbulkan ketidakadilan bagi jenis usaha ini. ##Sebab semakin turun pendapatannya obyek pajaknya semakin besar,## katanya. Distorsi itu akan hilang dengan naiknya kategori nilai aset.

Saat ini tercatat ada 42,2 juta unit usaha kecil dan menengah. Sekitar 80 persen dari jumlah itu termasuk usaha mikro yang tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak. Kajian INDEF menunjukkan penerimaan bersih usaha kecil telah mencapai Rp 100-200 juta setahun. Sedangkan Menteri Koperasi dan UKM Alimarwan Hanan pernah merilis jumlah koperasi yang ada saat ini mencapai 137 ribu unit tapi hanya 67.800 yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Ekonom Indef kepada koran ini pekan lalu menyebutkan, berdasarkan hasil penelitian, 90 persen usaha kecil tak mengenal audit laporan keuangan. ##Bahkan tidak bisa dibedakan mana penghasilan pribadi mana penghasilan perusahaan,## katanya. Akibatnya, administrasi perhitungan pendapatan pun tidak tertata dengan baik untuk ditetapkan berapa besar obyek pajaknya.

Selain itu, Iman melanjutkan, industri-industri kecil pada prakteknya telah membayar pelbagai pungutan yang bukan kategori pajak yang diatur dalam peraturan daerah dan pungutan lainnya. ##Prakteknya mungkin mereka bisa bayar pajak setengah atau sepertiga dari sepuluh persen itu,## katanya.