News

Mendag: Pajak Sumber Biaya Tinggi

Tanpa pembenahan administrasi dan pelayanan pajak, katanya, sulit bagi bangsa Indonesia untuk mengejar target pertumbuhan ekspor 15% tahun depan.

##Pajak masih menjadi salah satu sumber ekonomi biaya tinggi bagi perkembangan ekspor di Indonesia,## katanya.

Mari menuturkan sumbangan pajak pada ekonomi biaya tinggi berasal dari kecepatan dan keutuhan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk (BM) serta pelayanan administrasi perpajakan.

##Bagaimana mengurangi ekonomi biaya tinggi dan memperbaiki iklim investasi, pelayanan pajak sangat penting. Ada dua hal utama yang selalu dikeluhkan para pengusaha yaitu restitusi pajak dan pelayanan administrasi,## katanya.

Menurut dia, masalah restitusi PPN dan BM menjadi memicu ekonomi biaya tinggi di Indonesia karena mengganggu arus kas dunia usaha, terutama eksportir.

Menyinggung soal perbaikan pelayanan pajak, seperti e-Registration, Mari menyatakan secara teori akan memacu kecepatan pelayanan administrasi perpajakan dan meningkatkan akses masyarakat, namun keunggulan sistem teknologi informasi itu tidak akan bermakna apa-apa jika tidak diikuti dengan komitmen aparat pajak.

##Saya pedagang. Saya bukan orang pajak. Bukan tugas saya memberitahu Bapak dan Ibu [pegawai pajak] tentang apa yang harus dilakukan. Saya hanya menyampaikan bahwa tugas saya menaikkan ekspor dan bagaimana pajak bisa membantu mengurangi biaya tinggi dan memperbaiki iklim investasi,## tandasnya.

Menko Perekonomian Aburizal Bakrie mengatakan pemerintah lebih membutuhkan peningkatan penerimaan secara tunai dan tidak mempersoalkan sumber penambahan itu dari pertumbuhan tax ratio atau hasil dari pencairan tunggakan pajak.

Akses Pajak

Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati menilai wajar dan rasional keinginan Ditjen Pajak untuk mendapatkan akses lebih luas ke sektor perbankan jika pemerintah menghendaki penerimaan pajak bisa menutupi seluruh kebutuhan negara.

##Namun jika Ditjen Pajak menginginkan hal itu [perluasan akses pajak], [berarti] dengan keyakinan yang tinggi bahwa aparatnya akan melaksanakan secara bersih. Ini merupakan the most questionable assumption,## tandasnya dalam acara peresmian e-Registration, pendaftaran wajib pajak secara online, di Depkeu kemarin.

Peresmian tersebut dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu a.l. Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, Mendag Mari E. Pangestu, Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Andung A. Nitimihardja, Menkeu Jusuf Anwar, dan Menhub Hatta Radjasa.

Pada kesempatan tersebut, para men-teri juga diminta memberikan kesan dan pesan kepada jajaran Ditjen Pajak yang hadir dalam rangka rapat pimpinan nasional.

Sri Mulyani menambahkan Ditjen Pajak semestinya tidak sekadar meningkatkan teknologi pelayanan pajak seperti e-Registration tapi juga membenahi database, terutama di tingkat kantor pelayanan pajak dan kantor wilayah pajak.

##Ada masalah serius mengenai database. Tadi saya katakan dalam hati, coba kalau uang untuk promosi ini dipakai membangun database. Saya tidak tahu berapa keluarnya Ditjen Pajak untuk acara hari ini,## katanya mengomentari acara peluncuran sistem tersebut yang dinilai glamour itu.

Menurut dia, Ditjen Pajak memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak yang tercermin dari apresiasi negatif wajib pajak jika menghadapi petugas pajak. Sri Mulyani mengatakan Ditjen Pajak sebaiknya mengevaluasi kembali kebijakan dan komitmen pegawai pajak agar perbaikan citra tersebut terwujud.

Dia menambahkan kedaulatan negara di antaranya bisa ditegakkan melalui peningkatan penerimaan pajak sehingga negara tidak perlu mencari sumber pembiayaan alternatif seperti utang luar negeri.

##Kalau ingin menjadi negara berdaulat, salah satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana mendapatkan pajak untuk menjalankan fungsi ketatanegaraan dan pemerintah dalam menyejahterakan rakyat, history pajak adalah wajah bangsa ini,## ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan Kabinet Indonesia Bersatu menginginkan terciptanya masyarakat adil dan demokratis, aman dan damai, serta perbaikan kesejahteraan. Tujuan pemerintahan Presiden Yudhoyono itu, katanya, bisa terlaksana jika pajak bisa menjalankan fungsinya sebagai sumber penerimaan negara.

Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menyatakan kebijakan pajak tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus dikaitkan dengan kebijakan nasional secara keseluruhan.

##Bank Indonesia siap bekerja sama dengan Ditjen Pajak secara luas untuk mencapai tujuan-tujuan nasional,## kata Burhanuddin, yang kemarin juga ikut memberikan sambutan pada acara tersebut.

Rp. 500 Triliun per Tahun

Sementara itu, ketika meresmikan e-Ragistration, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah menargetkan pada tahun kelima Kabinet Indonesia Bersatu penerimaan pajak mencapai Rp 500 triliun.

##Selama ini , 80% penerimaan pajak disumbang oleh dunia usaha. Saya optimistis target penerimaan Rp500 triliun pada tahun kelima akan tercapai bila sektor riil terus tumbuh dengan baik,## katanya.

Dia menambahkan pajak merupakan komponen penting dalam pemba-ngunan bangsa. Artinya, persoalan yang kerap terjadi selama ini dengan wajib pajak merupakan persoalan bangsa.

##Saya berharap persoalan yang terjadi antara fiskus dan wajib pajak pada masa-masa yang lalu tidak terulang lagi. Ini merupakan masalah bangsa karena maju mundurnya bangsa ini terkait dengan pemasukan pajak,## tegasnya.

Menghadapi berbagai kritikan dan tuntutan tersebut, Dirjen Pajak Hadi Poernomo menyatakan instansinya selalu terbuka atas setiap masukan. Dia menyatakan kritikan itu merupakan bukti kepedulian mereka terhadap penerimaan pajak yang memang bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak, tapi tanggung jawab semua komponen bangsa.

##Kehadiran para menteri, pimpinan lembaga negara, LSM, praktisi, maupun ekonom adalah bukti dukungan mereka kepada kami. Kritikan tersebut akan menjadi bahan bagi kami untuk instropeksi diri.##