News

Estimasi Beban Pajak Pada Laporan Keuangan Interim

Laporan keuangan interim, selain sebagai pemenuhan kewajiban kepada Bapepam juga diharapkan memenuhi kebutuhan stakeholder untuk mendapat informasi yang tepat waktu.

Laporan keuangan interim bukanlah laporan yang dikecualikan dari penerapan akuntansi pajak penghasilan, oleh sebab itu penyajian laporan keuangan interim juga harus merujuk pada aturan penyajian laporan keuangan, dalam hal ini PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan dan PSAK No. 3 tentang Laporan Keungan Interim.

Amanat penerapan akuntansi pajak penghasilan mengharuskan penerapannya oleh semua entitas (profit dan nonprofit oriented); yang menghitung PPh badan seperti PT, koperasi, lembaga, bentuk usaha tetap, dana pensiun, yayasan dan lain-lain. Semua bentuk badan hukum tersebut diharuskan menghitung PPh badan dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT).

Laba yang dilaporkan pada SPT (laba fiskal) hampir selalu berbeda jumlahnya dengan laba yang dilaporkan pada laporan keuangan (laba komersial). Ini karena adanya perbedaan dasar yang digunakan.

SPT disusun berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, sedangkan laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU dan atau SAK). Akibat perbedaan basis yang digunakan, besarnya beban pajak yang diakui pada SPT dan laporan keuangan juga berbeda.

Penyajian laporan keuangan dalam rangka memenuhi kewajiban PPh telah diatur resmi dan wajib mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 yang telah berlaku sejak 1 Januari 1999. Namun, ada beberapa hal yang belum tegas diatur dalam PSAK No. 46, salah satunya penyajian beban pajak dalam laporan keuangan interim.

Menurut Purba dan Andreas (2005) pada dasarnya laporan keuangan interim sama dengan laporan keuangan tahunan. Yang beda hanyalah periode pelaporan. Laporan keuangan interim biasanya dilaporkan per triwulan atau per semester. Pelaporan keuangan interim diatur dengan standar khusus yaitu PSAK No.3 tentang Laporan Keuangan Interim dan IAS No.34 tentang Interim Financial Reporting.

Perlakuan akuntansi

PSAK No.46 tidak mengatur eksplisit hal-hal yang terkait dengan pelaporan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan pada laporan keuangan interim. Namun, PSAK No.3 paragraf 8 memberikan arahan untuk mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan, sebagai berikut:

Pada akhir tiap periode-interim, perusahaan harus membuat taksiran PPh untuk dibebankan pada periode interim. Perhitungan pajak penghasilan periode interim harus sesuai dengan kebanyakan akuntansi tentang PPh yang dianut pada akhir tahun

Dengan demikian, jika terjadi perubahan tarif dan ketentuan perpajakan yang sudah diumumkan pada saat tanggal laporan keuangan interim, walaupun hal itu mulai diberlakukan setelah tanggal laporan keuangan interim, maka laporan keuangan interim harus telah memasukkan penyesuaian akibat perubahan tarif dan ketentuan perpajakan tersebut, jika itu memengaruhi laporan keuangan tahunan.

PSAK No.46 tidak menjelaskan bagaimana seandainya estimasi PPh yang diakui pada laporan keuangan interim berbeda dengan laporan keuangan tahunan, karena perhitungan estimasi PPh akan ditutup pada periode tahunan. Berbeda dengan PSAK No. 46, IAS No.12 mengatur pengakuan estimasi PPh pada laporan keuangan interim.

IAS No.12 paragraf 28 mengharuskan laporan keuangan interim perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi yang dipakai pada laporan keuangan tahunan. Namun, pelaporan keuangan interim tersebut harus tidak memengaruhi pengukuran yang digunakan pada laporan keuangan tahunan. Untuk memenuhi hal tersebut, laporan keuangan interim harus disusun dengan basis kumulatif.

Dalam menyajikan beban dan manfaat PPh baik pajak kini maupun pajak tangguhan, IAS No. 12 memberi peringatan agar jangan sampai beban dan manfaat PPh yang diakui pada laporan keuangan interim akan memengaruhi taksiran beban dan manfaat PPh yang akan diakui pada laporan keuangan tahunan.

Penyajian pajak kini

Pengakuan pajak kini sejumlah pajak terutang dihitung berdasarkan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca (Saptono, 2004). Dengan demikian pajak kini dihitung sekali dalam satu tahun fiskal.

Pelaporan keuangan interim memenggal periode satu tahun menjadi triwulan atau semester, sehingga mengharuskan beban pajak kini dilaporkan dalam periode interim tersebut, yang berarti mengharuskan pembebanan pajak kini dengan terlebih dahulu mensetahunkan laba fiskal yang akan dikalikan dengan tarif efektif PPh yang berlaku (Purba dan Andreas, 2005).

Beban pajak kini yang telah diperoleh dibagi sesuai dengan periode interim. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam ilustrasi di bawah ini:

PT PULAN menyusun laporan keuangan interim secara triwulanan. Laporan keuangan triwulan pertama disusun untuk periode yang berakhir tertanggal 31 Maret 2006. Laba fiskal triwulan pertama Rp220 juta. Besarnya pajak kini yang terutang yang harus diakui pada laporan laba rugi interim adalah sebagai berikut: Laba fiskal yang disetahunkan adalah Rp880.juta (4xRp220 juta).







TarifLapisan penghasilan kena pajak (Rp)Jumlah (Rp)
10%50 juta5 juta
15%50 juta7,5 juta
30%780 juta234 juta
Jumlah (Rp)246,5 juta


Sehingga besarnya beban pajak kini untuk triwulan pertama adalah Rp246,5 juta/4 atau Rp61,625 juta. Jika triwulan kedua terdapat laba fiskal Rp150 juta, maka beban pajak kini adalah: Laba fiskal yang disetahunkan 2xRp370 juta (kumulatif) = Rp740 juta, sehingga beban pajak kini adalah:







TarifLapisan penghasilan kena pajak (Rp)Jumlah (Rp)
10%50 juta5 juta
15%50 juta7,5 juta
30%740 juta222 juta
Jumlah (Rp)234,5 juta


Sehingga besarnya beban pajak kini untuk triwulan kedua adalah sebesar beban pajak kini kumulatif dikurangi dengan beban pajak yang telah dibebankan pada triwulan pertama yaitu: (Rp 234,5 juta/2) - Rp 61,625 juta = Rp 55,625 juta.





PerkiraanTriwulan I (Rp)Triwulan II (Rp)Kumulatif (Rp)
Laba fiskal220 juta150 juta370 juta
Beban pajak61,625 juta55,625 juta117,25 juta


Pajak tangguhan

Pelaporan interim pajak tangguhan harus memerhatikan kemungkinan realisasi dan penyelesaian dari suatu aktiva dan kewajiban pajak tangguhan. Misalnya, jika pada pelaporan triwulan pertama terdapat rugi fiskal, maka pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari rugi fiskal harus dilakukan dengan hati-hati dengan melihat ekspektasi dalam periode setahun.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak maksimum yang digunakan untuk basis pelaporan keuangan tahunan, dalam hal ini menggunakan tarif tertinggi yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan (Tarif Pasal 17 untuk PPh Badan) yakni 30%.

Sesuai dengan PSAK No. 46 Paragraf 26-27 yang menghendaki agar dilakukan pengakuan terhadap future tax effect dari kerugian fiskal yang diakui dalam laporan keuangan, apabila besar kemungkinan laba fiskal periode mendatang cukup memadai untuk dikompensasi.

Oleh Nur Hidayat
Dosen dan Praktisi Perpajakan Koordinator Kursus Pajak Padjadjaran Mitra Mandiri Bandung