News

Hedging Untuk Gembosi Pajak

Indosat dikatakan telah melakukan 17 transaksi kontrak swap valuta asing dan suku bunga senilai US$275 juta yang membuat pendapatan perusahaan mengempis. Sejak 2004-2006, Indosat diduga mengalami kerugian sebesar Rp653 miliar lebih.

Laporan laba-rugi konsolidasi badan menunjukkan pos $$rugi perubahan nilai wajar derivatif-bersih$$ yang menyebabkan perusahaan merugi pada 2004 (Rp170,45 miliar), 2005 (Rp44,20 miliar), dan 2006 (Rp438,77 miliar).

Kerugian tersebut memelorotkan penerimaan pajak sebesar Rp323 miliar yang terdiri dari PPh Rp196 miliar, dividen Rp65 miliar, dan PPh Pasal 26 atas dividen investor asing Rp62 miliar. Ada yang menduga bahwa transaksi lindung nilai (hedging) yang dilakukan Indosat sejatinya diarahkan untuk utang STT (Singapore Technologies Telemedia).

Hal ini diduga semacam financial engineering berbentuk transfer pricing dari Indosat ke STT yang dilakukan Temasek.

Terlepas dari beberapa dugaan tersebut, memang harus disadari bersama bahwa pada umumnya pajak masih dianggap beban yang mengurangi penghasilan dan daya belanja maka tidak semua perusahaan patuh membayar pajak.

Mereka yang beroperasi dalam skala global lebih banyak punya pilihan, peluang, kesempatan, dan teknik serta rekayasa menghindari pajak (tax avoidance) dan menyelundup pajak (tax evasion).

Dapat dikurangkan

PPh merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan. Untuk membedakan dengan PPN dan pajak atas transaksi lainnya, dalam menghitung basis pajak, Pasal 6 UU PPh memperbolehkan pengurangan atas penghasilan. Namun, tidak semua pengeluaran dapat dikurangkan, karena selain basisnya menjadi sama dengan saldo kas pembayar pajak, diperbolehkannya pengurangan seluruh pengeluaran akan mengubah karakter PPh menjadi cash-flow tax.

Penjelasan Pasal 6(1) membedakan pengeluaran menjadi pengeluaran modal (yang dikurangkan melalui depresiasi dan amortisasi) dan pengeluaran pendapatan (yang dapat dikurangkan pada saat itu).

Untuk dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, Penjelasan Pasal 6(1)(a) memberikan rambu-rambu bahwa pengeluaran harus (a) mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan atau usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan kena pajak, (b) dalam bentuk uang (bukan kenikmatan atau natura), dan (c) dalam batas wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik (sound-business practices).

Penentuan batas wajar ini memerlukan sandingan dengan industri sejenis yang berusaha di bidang sama (telekomunikasi), apakah mereka juga melakukan hal yang sama dengan kondisi sebanding/ Sedangkan prinsip adat kebiasaan pedagang yang baik membawa kepada aksioma bahwa orang berusaha itu umumnya dikelola dengan prinsip dan pertimbangan ekonomi untuk mencari keuntungan bukan kerugian. Ini yang membedakan antara bisnis dengan kegiatan hobi atau amal sosial.

Kalau perusahaan sejenis dengan kondisi selevel mendapatkan laba, mungkin telah terjadi sesuatu yang menyimpang dari adab kebiasaan pedagang yang baik, sehingga Indosat merugi.

Selain dapat dipertanyakan apakah transaksi derivatif tersebut mempunyai hubungan langsung dengan usaha Indosat untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan kena pajak sehingga dapat dikompensasi (horisontal) dengan penghasilan dari kegiatan utama, mungkin dalam mengelola kegiatan usaha terdapat ketidakwajaran dan ketidak sesuaian dengan adat kebiasaan pedagang yang baik.

Transfer pricing

Konon transaksi derivatif yang dilaporkan menimbulkan kerugian tersebut dilakukan lewat sejumlah lembaga keuangan internasional, seperti Goldman Sachs Capital Market New York, Standard Chartered Bank Jakarta, JP Morgan Chase Bank Singapore, Goldman Sachs International, Merrill Lynch, Barclays Capital London, ABN-AMRO Bank dan HSBC.

Selanjutnya juga diduga bahwa hedging itu mungkin bukan dilakukan atas kewajiban jangka panjang Indosat, melainkan atas utang STT.

Pasalnya, kedua badan tersebut berada di bawah kepemilikan Temasek, diduga bahwa telah terjadi financial engineering dalam bentuk transfer pricing dari Indosat ke STT yang dilakukan Temasek.

Sehubungan dengan dugaan transfer pricing tersebut, UU PPh paling kurang menggariskan dua kriteria, pertama, apakah ada hubungan istimewa antara pihak yang bertransaksi. Kedua, apakah telah terjadi pelaporan penghasilan atau biaya yang tidak semestinya (wajar).

Pasal 18(4) UU PPh menyatakan para pihak yang bertransaksi dianggap mempunyai hubungan istimewa apabila terdapat (a) kepemilikan baik langsung maupun tidak langsung atau dibawah kepemilikan yang sama, atau (b) penguasaan baik langsung maupun tidak langsung atau dibawah penguasaan yang sama, atau (c) ada hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus maupun semenda.

Apabila terdapat hubungan istimewa antara para pihak yang bertransaksi, Pasal 18(3) memberikan kuasa kepada Dirjen Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Bagaimana menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dimaksud perlu merujuk pada Surat Edaran Nomor: SE-04/PJ.7/1993 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomer: KEP-01/PJ.7/1993.

Memang kita akui aturan pelaksanaan ini selain masih sederhana dan mendasar (belum detil) juga nampak merujuk pada Pedoman Transfer Pricing OECD 1979, namun karena sementara itu yang ada dan masih berlaku, sambil menunggu penyesuaian dengan Pedoman Transfer Pricing OECD 1995, kita masih merujuk pada peraturan tersebut.

Pengujian transfer pricing dan masalah international tax planning merupakan masalah yang tidak mudah, selain melihat kepada formalitas perjanjian perlu diperhatikan substansi dan tujuan akhir dari tindakan tersebut.

Karena melibatkan para pihak di luar yurisdiksi Indonesia, dan belum efektifnya prosedur pertukaran informasi perpajakan antar negara, pengumpulan informasi dan bukti merupakan hambatan serius dalam menentukan kewajaran penghasilan kena pajak.

Nampaknya kerugian Indosat dimaksud tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi (antara induk dengan anak dan cucu perusahaan). Berbeda dengan akuntansi komersial, UU PPh tidak mengenal laporan keuangan konsolidasi.

Untuk tujuan pajak, Indosat, STT dan Temasek adalah badan hukum terpisah yang masing-masing merupakan subyek pajak sendiri-sendiri. Adalah merupakan axioma universal bahwa karena tujuan dan tanggung jawabnya berbeda, perpajakan tidak harus mengikuti alur pikir akuntansi.

Dalam masa perubahan UU PPh saat ini yang RUU-nya sudah berada di DPR, layak dipertimbangkan pencegahan penggembosan penerimaan pajak melalui berbagai rekayasa finansial, transfer pricing, tax shelter, kompensasi kerugian, hedging yang tidak wajar dan sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik serta rekayasa lainnya, tentu akan berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak.

Oleh Gunadi
Guru Besar Perpajakan FISIP UI