News

Aturan Peralihan dalam UU KUP

Peraturan peralihan dalam UU KUP baru dituangkan dalam Pasal II di antaranya terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001-2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan UU No. 6/1983 tentang KUP yang beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU No. 16/ 2000.

Pasal itu mengecualikan ketentuan masa daluwarsa penetapan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013.

Aturan peralihan tersebut mengandung dua hal pokok yaitu prosedur yang menyangkut tahun pajak 2007 dan sebelumnya tetap tunduk pada UU KUP lama (UU No. 16/2000) dan masa daluwarsa tahun pajak 2007 dan sebelumnya adalah setelah 2013.

Pada 28 Desember 2007 diterbitkan Peraturan Pemerintah No.80/2007 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 28/2007. PP No. 80/2007 mengatur ketentuan peralihan yang dituangkan dalam Pasal 36 yang secara garis besar berisi prosedur dalam UU KUP baru yang diberlakukan terhadap permohonan yang disampaikan setelah 31 Desember 2007.

Prosedur itu menyangkut penyelesaian permohonan penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, dan pembetulan terhadap Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

Ketentuan itu juga mengatur prosedur batas waktu Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang KUP, permohonan pembatalan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-undang KUP.

Selain itu, prosedur itu juga berisi pengaturan tentang proses penyelesaian keberatan, pengajuan gugatan terhadap penerbitan surat ketetapan pajak berdasarkan pemeriksaan yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007, dan pengajuan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang berlaku.

Tulisan ini mengulas implikasi dari peraturan peralihan dalam PP 80/2007 mengingat perbedaan prosedur di dalam UU 28/2007 dan UU 16/2000 dengan membatasi pembahasan menyangkut prosedur pengajuan keberatan.

Prosedur beserta persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam rangka pengajuan keberatan diatur diatur di dalam beberapa ketentuan yaitu Pasal 25 ayat (3a) mengatur bahwa dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang harus dilunasi sebelum surat keberatan disampaikan.

Pasal 25 ayat (7) mengatur bahwa dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 25 ayat (8) mengatur bahwa jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas tidak termasuk utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang KUP.

Apabila disimak ketentuan peralihan yang diatur di dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f, PP No. 80/2007, ##penyelesaian keberatan## yang diajukan setelah 31 Desember 2007 menyangkut tahun pajak 2007 dan sebelumnya, tunduk kepada UU No. 28/2007.

Istilah ##penyelesaian keberatan## perlu diberi penjelasan lebih lanjut mengingat Pasal 36 ayat (2) huruf f tersebut merujuk kepada Pasal 26 dan 26A Undang-undang KUP. Salah satu ketentuan yang penting yang diatur dalam pasal 26A [ayat (4)] adalah catatan atau dokumen atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain dari dokumen atau informasi lain yang belum diperoleh dari pihak ketiga pada saat pemeriksaan.

Pertanyaan yang timbul adalah apakah ketentuan Pasal 26A ayat (4) tersebut juga diberlakukan terhadap penyelesaian keberatan menyangkut tahun pajak 2007 dan sebelumnya yang disampaikan setelah 31 Desember 2007?

Apabila jawaban atas pertanyaan tersebut positif, mungkin ada masalah administratif yang menjadi hambatan yaitu pembuktian bahwa dokumen atau keterangan-keterangan yang dimaksud sudah pernah diminta secara tertulis oleh pemeriksa pada saat pemeriksaan berlangsung. Dengan demikian, demi kepastian hukum perlu penegasan bahwa sepanjang permintaan dokumen atau keterangan-keterangan lain yang diminta secara lisan tidak termasuk dalam pengertian dokumen yang dimaksud dalam Pasal 16A ayat (4).

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (8), UU KUP pada saat wajib pajak mengajukan keberatan jumlah pajak yang belum dibayar tidak termasuk sebagai utang pajak

Masalahnya adalah apakah proses penagihan terhadap tunggakan pajak untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, yang diajukan setelah 31 Desember 2007, tidak akan diproses sebagaimana proses yang biasa, yaitu pengajuan keberatan tidak menunda penagihan pajak.

Masalah lainnya adalah apakah wajib pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, sebagaimana diatur di Pasal 25 ayat (9) UU.

Apabila disimak ketentuan peralihan di dalam UU KUP Pasal II ayat 1 maka ketentuan dalam Pasal 36 PP No. 80/2007 tidak sesuai dengan batang tubuh undang-undang. Pasal II ayat 1 dengan jelas menyebutkan:

##Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan UU No. 6/ 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16/ 2000.##

UU KUP baru berbeda dengan UU No.16/2000 karena memberikan jaminan kepada wajib pajak yang lebih dibandingkan dengan undang-undang lama. Oleh karena itu, peraturan peralihan yang dituangkan dalam PP No. 80/2007, yang memberlakukan prosedur keberatan tahun pajak 2007 dan sebelumnya, sebagaimana diatur di UU KUP baru, dalam hal-hal tertentu merupakan suatu hal yang positif.

Namun, perlu disimak ketentuan Pasal 10 dari UU No.10/2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, beserta penjelasannya, seperti di bawah ini.

##Pasal 10

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan ##sebagaimana mestinya## adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.##

Ketentuan tersebut menentukan bahwa muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-undang yang bersangkutan.

Aturan peralihan UU No. 28/2007 mengatur bahwa terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan UU No. 6/ 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16/2000.

Sebaliknya ketentuan peralihan di dalam PP No. 80/2007 penyelesaian keberatan menyangkut tahun pajak 2007 dan sebelumnya tunduk kepada UU No. 28/ 2007. Dengan demikian, ketentuan yang diatur di pasal 36 PP No.80/2007 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU No.10/2004.

Walaupun dalam beberapa hal perlakuan tersebut menguntungkan wajib pajak, tetapi untuk menghindari kerancuan di kemudian hari perlu diberi penegasan sekali lagi atas masalah-masalah yang dikemukakan di atas.

Oleh Rachmanto Surahmat
Tax Partner,
Purwantono,Sarwoko & Sandjaja Consult