Content Creator sebagai wajib pajak memiliki beberapa kewajiban, yaitu:

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak apabila penghasilan yang diterima melebihi Rp4.500.000/per bulan. Yang termasuk sebagai subjek pajak dari content creator antara lain desainer grafis, fotografer, desainer situs, videografer, selebgram, youtuber, dan content writer.
2. Menghitung seluruh penghasilan yang diterima dalam bentuk apapun untuk dilakukan penghitungan PPh terutang. Contoh penghasilan content creator yang dikategorikan sebagai objek PPh adalah:
   • Fee atau Biaya Jasa atas pembuatan segala jenis konten
   • Endorsement yang didapatkan atas promosi barang di media sosial (jika imbalan yang didapatkan berupa barang, maka dihitung berdasarkan nilai pasar)
   • Gaji/Upah/Bonus (jika content creator disewa atas suatu konten oleh pihak ketiga dalam jangka waktu 1 atau beberapa bulan)
   • Penghasilan dari Google yang dihitung berdasarkan metode revenue per click (Google Adsense)
   (Pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga dapat dikreditkan saat melaporkan SPT Tahunan. Maka perlu untuk menyimpan setiap bukti potong PPh yang diterima)
3. Melakukan penyetoran PPh terutang dengan menggunakan kode billing yang dapat diperoleh dari:
   • DJP Online
   • Datang langsung ke KPP atau KP2KP
   • SMS billing
   • Customer Service Bank Persepsi
   • Kring Pajak 1500200
   Adapun berikut adalah kondisi terkait penghitungan besarnya PPh terutang yang ditentukan berdasarkan peredaran bruto:

   	Di bawah Rp4,8 milyar	Di atas Rp4,8 milyar
   Ketentuan yang berlaku	PPh Final berdasarkan PP No 55 Tahun 2022 (berlaku 7 tahun)	Wajib menyelenggarakan pembukuan Menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh Wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
   Cara menghitung PPh terutang	0,5% x Peredaran Bruto (Penghasilan Neto – Penghasilan	Tidak Kena Pajak) x Ps 17 UU PPh
   Batas waktu penyetoran	Penyetoran Masa PPh Final: Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya	Penyetoran Tahunan: Paling lambat tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya sebelum SPT Tahunan disampaikan

4. Melaporkan seluruh penghasilan dan PPh yang telah disetor melalui e-filing paling lambat tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya.

Contoh Kasus:
Roland adalah seorang selebgram terkenal yang telah memiliki 500.000 pengikut. Pada 2022, Roland menerima beberapa penghasilan berupa:

• Di bulan Mei 2022 mendapatkan Fee atas iklan dalam postingan instagram sebesar Rp20.000.000 dari PT Abadi dan telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp500.000.
• Di bulan Juli 2022 menerima imbalan jasa dari pekerjaan membuat instagram story dalam kurun waktu 3 bulan (Januari, Februari, dan Maret) sebesar Rp90.000.000 dan belum dipotong PPh.
• Di bulan November 2022 mendapatkan endorsement motor listrik untuk dibuatkan postingan dan instagram story di akunnya. Nilai motor listrik tersebut adalah Rp25.000.000.

Berikut penghitungan pajaknya:

• Bulan Mei 2022 → wajib menyetorkan PPh Final sejumlah 0,5% x Rp20.000.000 = Rp100.000
• Bulan Juli 2022 → wajib menyetorkan PPh Final sejumlah 0,5% x Rp90.000.000 = Rp450.000
• Bulan November 2022 → wajib menyetorkan PPh Final sejumlah 0,5% x Rp25.000.000 = Rp125.000
• Roland dapat mengkreditkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT Abadi dalam SPT Tahunannya.