Pajak Penghasilan Penulis Akan Diturunkan Menjadi 1,5 Persen
- By Sudarmin Tandar
- 18 November 2026
Pemerintah berencana memberikan insentif pajak bagi penulis dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final atas royalti penulis menjadi 1,5 persen dengan menargetkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait penurunan PPh tersebut dapat disahkan pada November 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri literasi nasional sekaligus meningkatkan minat masyarakat untuk menghasilkan karya tulis berkualitas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kepada awak media pada tanggal 26 Mei 2026, bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi dan fasilitas tersebut berlaku bagi penulis yang menerbitkan buku yang diinformasikan dengan International Standard Book Number (ISBN) yang jelas, dan pemberlakuan insentif tersebut setelah aturan diundangkan. Di samping itu, insentif tidak hanya ditujukan bagi penulis tertentu, tetapi juga bagi akademisi, peneliti, penulis ilmiah, maupun penulis independen yang menerbitkan karya secara resmi.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem literasi nasional. Pasalnya, jumlah penulis di Indonesia, terutama penulis ilmiah dan akademik, dinilai masih relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan.
Sebelumnya Royalti Penulis Dikenakan PPh Pasal 23
Sebelum adanya kebijakan baru ini, perlakuan pajak atas penghasilan royalti penulis diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2023 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan Royalti yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Berdasarkan ketentuan tersebut, penghasilan royalti merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15 persen dari jumlah bruto. Namun, bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), dasar pengenaan pajak dihitung sebesar 40 persen dari total penghasilan royalti.
Skema tersebut membuat beban pajak efektif atas royalti penulis berada di kisaran 6 persen. Dengan hadirnya kebijakan baru, tarif pajak tersebut dipangkas menjadi hanya 1,5 persen melalui mekanisme PPh final.
Selain mengatur tarif pemotongan, PER-1/PJ/2023 juga mewajibkan pihak yang membayarkan royalti untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23, menyetorkan pajak ke kas negara, menerbitkan bukti potong, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.
Sementara itu, penulis yang menggunakan NPPN wajib menyampaikan bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan norma kepada pihak pemotong sebelum proses pemotongan pajak dilakukan.
Peluang bagi Industri Literasi Nasional
Penurunan tarif pajak penulis menjadi 1,5 persen diperkirakan akan memberikan ruang yang lebih besar bagi para penulis untuk mengembangkan karya dan meningkatkan produktivitas. Kebijakan ini juga berpotensi memperkuat industri penerbitan nasional di tengah berkembangnya ekonomi kreatif dan transformasi digital.
Meski demikian, aspek perpajakan atas royalti dan penghasilan penulis tetap memerlukan pemahaman yang memadai, mulai dari mekanisme pemotongan, pelaporan dalam SPT Tahunan, hingga pengelolaan administrasi bukti potong.
Karena itu, penulis maupun penerbit perlu memastikan bahwa kewajiban perpajakan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku guna menghindari risiko administrasi dan sengketa perpajakan di kemudian hari.
Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun serta dukungan jaringan global Taxand yang hadir di lebih dari 50 negara, PB Taxand menyediakan layanan tax advisory, transfer pricing, dan tax compliance, termasuk pendampingan pelaporan SPT Tahunan hingga penyelesaian sengketa pajak.
Sebagai konsultan pajak yang berbasis di Jakarta dan Surabaya, PB Taxand siap membantu Wajib Pajak menghadapi kompleksitas aturan perpajakan sekaligus memastikan kepatuhan berjalan dengan prinsip integritas, profesionalisme, dan kepastian hukum.