PSAK 117 Resmi Berlaku, DJP Terbitkan Peraturan Penghitungan Pajak Perusahaan Asuransi
- By Sudarmin Tandar
- 20 November 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan PER-5/PJ/2026 sebagai pedoman penghitungan pajak bagi perusahaan asuransi yang mulai menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117, yang mulai berlaku 20 April 2026. Peraturan ini memberikan kepastian terkait pengakuan penghasilan, biaya, dan penghitungan Penghasilan Kena Pajak selama masa transisi penerapan standar akuntansi baru tersebut.
PSAK 117 tentang kontrak asuransi mulai berlaku efektif di Indonesia sejak 1 Januari 2025. Standar yang mengadopsi International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 ini membawa perubahan signifikan dalam penyajian laporan keuangan industri asuransi, mulai dari pengakuan pendapatan, pengukuran liabilitas, hingga tingkat keterbukaan laporan keuangan perusahaan asuransi.
Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek akuntansi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap penghitungan kewajiban perpajakan perusahaan asuransi. Sehingga, DJP menerbitkan PER-5/PJ/2026 yang secara khusus mengatur penghitungan Penghasilan Kena Pajak untuk tahun pajak 2025.
Penghitungan Pajak Masih Mengacu pada Ketentuan Sebelumnya
Secara umum, PER-5/PJ/2026 menegaskan bahwa penghitungan penghasilan kena pajak tahun pajak 2025 masih menggunakan pendekatan perpajakan yang berlaku sebelum penerapan PSAK 117, meskipun laporan keuangan komersial perusahaan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi baru tersebut.
Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penghasilan kena pajak tetap dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Sementara itu, pengakuan penghasilan dan biaya untuk tujuan perpajakan untuk tahun pajak 2025 ditentukan dengan mengacu pada prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kontrak asuransi sebagaimana berlaku dalam Standar Akuntansi tahun 2024, serta ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2025.
Dengan demikian, meskipun laporan keuangan perusahaan asuransi telah menggunakan PSAK 117, perusahaan tetap perlu melakukan penyesuaian fiskal agar penghitungan pajak penghasilannya sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh).
DJP juga menegaskan bahwa penghasilan kena pajak tahun pajak 2025 dihitung berdasarkan laporan keuangan tahun 2025 yang disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan mengenai kontrak asuransi.
Selain itu, penghitungan pajak perusahaan asuransi tetap mengacu pada berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.03/2009 tentang pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 219/PMK.011/2012.
Kondisi ini membuat rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal menjadi semakin penting untuk menghindari perbedaan perlakuan yang dapat menimbulkan risiko dalam pelaporan pajak.
Laporan Keuangan yang Disampaikan ke OJK Menjadi Acuan
PER-5/PJ/2026 juga mengatur bahwa bagi Wajib Pajak yang diwajibkan menyampaikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penghitungan penghasilan kena pajak didasarkan pada laporan keuangan yang telah disampaikan kepada OJK.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsistensi laporan keuangan menjadi semakin krusial. Pasalnya, laporan yang disampaikan kepada regulator sektor jasa keuangan kini juga menjadi dasar dalam penghitungan kewajiban perpajakan.
Dalam peraturan tersebut, DJP turut mengatur dokumen yang wajib dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2025, yang meliputi laporan keuangan tahun 2025 yang disusun menggunakan PSAK 117, laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar penghitungan penghasilan kena pajak, serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan perpajakan.
Kelengkapan dokumen menjadi aspek penting dalam mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan asuransi, terutama di tengah masa transisi penerapan PSAK 117 dan implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax.
Memberikan Kepastian Hukum bagi Industri Asuransi
PER-5/PJ/2026 berlaku khusus untuk tahun pajak 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 20 April 2026, menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum bagi perusahaan asuransi yang sedang beradaptasi dengan perubahan standar pelaporan keuangan.
Kehadiran peraturan ini sekaligus menjadi jembatan transisi antara penerapan PSAK 117 dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan asuransi perlu memastikan proses rekonsiliasi fiskal dilakukan secara tepat agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antara laporan keuangan komersial dan pelaporan pajak yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.
PB Taxand telah melalui perjalanan panjang dalam membangun kepercayaan sebagai mitra strategis bagi klien. Didukung jaringan global Taxand di lebih dari 50 negara, PB Taxand dapat membantu klien mengantisipasi berbagai risiko perpajakan yang muncul akibat perubahan regulasi maupun dinamika bisnis.
Sebagai konsultan pajak yang berbasis di Jakarta dan Surabaya, PB Taxand menyediakan layanan yang mencakup tax advisory, transfer pricing, tax risk management, merger and acquisition, hingga tax compliance sebagai strategi menghadapi potensi risiko pemeriksaan pajak sampai sengketa pajak.