Apa Itu PPnBM? Tarif, Objek & Cara Menghitungnya 2026

Share

0

Barang mewah sering dikaitkan dengan produk eksklusif yang memiliki nilai tinggi dan hanya dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat tertentu. Namun, selain mempertimbangkan harga pembelian, konsumen dan pelaku usaha juga perlu memahami kewajiban perpajakan yang melekat pada barang tersebut, salah satunya adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas barang tertentu yang digolongkan sebagai barang mewah berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia. Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM memiliki mekanisme pengenaan khusus dan hanya dipungut satu kali pada tahap tertentu.

Pada 2026, penghitungan PPnBM juga perlu memperhatikan ketentuan PPN sebesar 12% atas barang kena pajak yang tergolong mewah, serta aturan mengenai klasifikasi barang dan tarif yang berlaku.

Kita akan membahas pengertian PPnBM, jenis barang yang dikenai pajak, tarif PPnBM terbaru, serta cara menghitung PPnBM beserta contoh perhitungannya.

• Baca juga: Apa Itu Tax Allowance: Syarat dan Jenis Fasilitasnya

Apa Itu PPnBM?

PPnBM adalah singkatan dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yaitu pajak yang dikenakan atas Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah berdasarkan ketentuan perpajakan.

PPnBM dikenakan pada dua kondisi utama, yaitu:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam negeri.

2. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dari luar negeri ke Indonesia.

Berbeda dengan PPN yang pada prinsipnya dikenakan dalam setiap tahapan produksi dan distribusi, PPnBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat penyerahan oleh produsen atau ketika barang mewah diimpor.

Dengan demikian, apabila barang mewah yang telah dikenai PPnBM dijual kembali oleh distributor atau pengecer, penyerahan berikutnya tidak lagi dikenai PPnBM atas barang yang sama.

Selain itu, PPnBM yang telah dibayarkan tidak dapat dikreditkan seperti Pajak Masukan dalam mekanisme PPN. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti ekspor barang mewah oleh pihak yang menghasilkan barang tersebut, berlaku ketentuan khusus mengenai PPnBM.

Dasar hukum PPnBM mengacu pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta peraturan pelaksanaannya.

Tujuan dan Fungsi Pengenaan PPnBM

Pengenaan PPnBM bukan hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memiliki fungsi dalam kebijakan perpajakan dan pengaturan konsumsi.

Beberapa tujuan penerapan PPnBM antara lain:

1. Menciptakan Keseimbangan Beban Pajak

PPnBM membantu membedakan perlakuan perpajakan antara konsumsi barang kebutuhan umum dan barang tertentu yang tergolong mewah. Melalui pengenaan pajak tambahan, beban perpajakan dapat disesuaikan dengan karakteristik konsumsi barang.

2. Mengendalikan Konsumsi Barang Mewah

Pemerintah dapat menggunakan PPnBM sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan pola konsumsi barang tertentu yang tergolong mewah.

3. Mendukung Penerimaan Negara

PPnBM menjadi salah satu sumber penerimaan perpajakan dari kegiatan produksi, penyerahan, maupun impor barang yang termasuk dalam kategori mewah.

4. Mendukung Kebijakan Pemerintah

Dalam sektor tertentu, seperti industri kendaraan bermotor, pengaturan PPnBM juga mempertimbangkan aspek efisiensi energi, konsumsi bahan bakar, dan tingkat emisi kendaraan.

Apa Saja Barang yang Dikenai PPnBM?

Tidak semua barang dengan harga tinggi secara otomatis dikenai PPnBM. Suatu barang harus memenuhi klasifikasi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum, barang mewah memiliki satu atau beberapa karakteristik berikut:

1. Bukan merupakan barang kebutuhan pokok.

2. Dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu.

3. Pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.

4. Dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial atau kemampuan ekonomi tertentu.

Namun, karakteristik tersebut bukan satu-satunya dasar penentuan pajak. Pengenaan PPnBM tetap harus mengacu pada daftar dan klasifikasi barang yang telah ditetapkan pemerintah.

Secara umum, barang yang dapat dikenai PPnBM mencakup kendaraan bermotor tertentu, hunian mewah, pesawat udara tertentu, kapal pesiar, serta kelompok barang lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Berapa Tarif PPnBM yang Berlaku pada 2026?

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah melalui UU HPP, tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.

Meskipun demikian, tarif yang dikenakan terhadap setiap barang tidak selalu sama. Besarnya PPnBM bergantung pada jenis barang, klasifikasi, serta ketentuan khusus yang mengatur kelompok barang tersebut.

Untuk barang mewah selain kendaraan bermotor, pengaturan tarif mengacu antara lain pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya.

Tarif tersebut berlaku terhadap barang yang memenuhi klasifikasi dan persyaratan dalam peraturan perpajakan.

Sebagai contoh, tidak semua rumah dengan harga tinggi otomatis dikenai PPnBM. Hunian tersebut harus memenuhi kriteria yang ditentukan pemerintah.

Demikian pula, tidak seluruh pesawat udara atau kapal dikenai PPnBM karena terdapat penggunaan dan kategori tertentu yang memperoleh perlakuan atau fasilitas perpajakan berbeda.

Oleh karena itu, sebelum menentukan jumlah PPnBM, Wajib Pajak perlu memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan benar-benar termasuk dalam kelompok objek pajak yang ditetapkan.

Tarif PPnBM Kendaraan Bermotor pada 2026

Kendaraan bermotor merupakan salah satu kelompok barang yang memiliki ketentuan PPnBM lebih kompleks dibandingkan barang mewah lainnya.

Pengaturan PPnBM kendaraan bermotor mengacu antara lain pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 beserta aturan pelaksanaannya.

Besarnya PPnBM kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan beberapa faktor, antara lain:

• Jenis kendaraan dan kapasitas angkutnya.

• Kapasitas mesin kendaraan.

• Konsumsi bahan bakar.

• Tingkat emisi karbon dioksida (CO₂).

• Teknologi penggerak kendaraan.

• Dasar pengenaan pajak yang berlaku untuk kelompok kendaraan tertentu.

Kendaraan dengan spesifikasi dan teknologi berbeda dapat dikenai tarif PPnBM yang berbeda meskipun memiliki harga jual yang sama.

Sebagai contoh, kendaraan dengan mesin konvensional, kendaraan hybrid, dan kendaraan listrik memiliki karakteristik pengenaan pajak yang berbeda.

Untuk beberapa kategori kendaraan, peraturan juga menetapkan dasar pengenaan pajak berupa persentase tertentu dari harga jual atau nilai impor. Artinya, tarif PPnBM tidak selalu langsung dikalikan dengan seluruh harga kendaraan.

Pemerintah juga dapat memberikan fasilitas perpajakan untuk kelompok kendaraan tertentu sesuai persyaratan dan masa berlaku kebijakan.

Oleh karena itu, penghitungan PPnBM kendaraan bermotor sebaiknya dilakukan dengan mengacu pada klasifikasi teknis kendaraan yang bersangkutan, bukan hanya berdasarkan harga atau penyebutan kendaraan sebagai mobil mewah.

Perbedaan PPnBM dan PPN

PPnBM dan PPN merupakan dua jenis pajak yang dapat dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak. Namun, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada prinsipnya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan.

Sementara itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hanya dikenakan terhadap barang tertentu yang termasuk dalam kategori mewah.

Perbedaan lainnya terletak pada mekanisme pemungutan dan pengkreditan pajak.

PPN dapat dipungut dalam berbagai tahapan penyerahan barang atau jasa, dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan.

Sebaliknya, PPnBM pada umumnya hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan oleh produsen atau impor barang mewah dan tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

Bagaimana Hubungan PPnBM dengan PPN 12%?

Sejak 1 Januari 2025, tarif PPN berdasarkan UU HPP menjadi 12%. Namun, penerapan tarif efektifnya memperhatikan ketentuan dasar pengenaan pajak yang berlaku.

Untuk Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dan dikenai PPnBM, penghitungan PPN pada umumnya menggunakan tarif 12% atas harga jual atau nilai impor sesuai ketentuan.

Sementara itu, untuk penyerahan barang atau jasa selain barang mewah, terdapat pengaturan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain yang menghasilkan tarif efektif PPN sebesar 11%, sepanjang tidak menggunakan ketentuan khusus lainnya.

Dengan demikian, transaksi barang yang tergolong mewah dapat dikenai PPN dan PPnBM sekaligus.

Kedua pajak tersebut dihitung berdasarkan dasar pengenaan dan tarif masing-masing, bukan dengan menjumlahkan tarif secara langsung tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Bagaimana Cara Menghitung PPnBM?

Secara umum, penghitungan PPnBM dilakukan dengan mengalikan tarif pajak yang berlaku dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Rumus penghitungan PPnBM adalah:

PPnBM = Tarif PPnBM × Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak dapat berupa harga jual atau nilai impor, bergantung pada jenis transaksi dan ketentuan yang berlaku.

Dalam penghitungan PPnBM kendaraan bermotor tertentu, dasar pengenaan pajak juga dapat menggunakan persentase khusus dari harga jual atau nilai impor.

Oleh karena itu, terdapat tiga hal yang perlu dipastikan sebelum melakukan penghitungan:

1. Apakah barang termasuk objek PPnBM.

2. Berapa tarif PPnBM yang berlaku.

3. Berapa Dasar Pengenaan Pajak yang harus digunakan.

Setelah ketiga hal tersebut diketahui, jumlah PPnBM terutang dapat dihitung sesuai rumus yang berlaku.

Contoh Perhitungan PPnBM dan PPN 12%

Untuk memahami mekanisme penghitungan PPnBM, berikut ilustrasi penyerahan barang mewah yang juga dikenai PPN.

Misalnya, sebuah perusahaan pengembang menjual hunian mewah yang memenuhi kriteria pengenaan PPnBM dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp10.000.000.000.

Dalam contoh ini, diasumsikan bahwa transaksi tersebut dikenai PPnBM sebesar 20% dan PPN sebesar 12%, tanpa fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak.

1. Menghitung PPnBM

Diketahui:

• Dasar Pengenaan Pajak: Rp10.000.000.000

• Tarif PPnBM: 20%

Maka penghitungan PPnBM adalah:

PPnBM = 20% × Rp10.000.000.000

PPnBM = Rp2.000.000.000

Dengan demikian, PPnBM yang terutang atas penyerahan hunian mewah tersebut adalah Rp2 miliar.

2. Menghitung PPN

Selain PPnBM, transaksi tersebut juga dikenai PPN sebesar 12%.

Dengan asumsi dasar pengenaan pajaknya sama, penghitungan PPN menjadi:

PPN = 12% × Rp10.000.000.000

PPN = Rp1.200.000.000

Dengan demikian, PPN yang terutang adalah Rp1,2 miliar.

3. Menghitung Total Harga Termasuk Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, total nilai transaksi termasuk PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut:

Dengan demikian, total harga termasuk PPN dan PPnBM dalam ilustrasi tersebut adalah Rp13,2 miliar.

Perhitungan ini hanya mencakup PPN dan PPnBM. Untuk transaksi properti, terdapat kemungkinan kewajiban pajak serta biaya administrasi lain yang perlu diperhitungkan sesuai karakteristik transaksinya.

Apakah PPnBM Dikenakan Lebih dari Sekali?

Salah satu karakteristik utama PPnBM adalah pajak ini hanya dikenakan satu kali pada tahap tertentu.

Sebagai contoh, apabila produsen menjual barang mewah kepada distributor dan telah memungut PPnBM sesuai ketentuan, penjualan kembali barang yang sama oleh distributor kepada pengecer tidak dikenai PPnBM untuk kedua kalinya.

Demikian pula ketika pengecer menjual barang tersebut kepada konsumen akhir, tidak ada pengenaan PPnBM baru atas barang yang telah dikenai PPnBM pada tahap sebelumnya.

Namun, penyerahan dalam rantai distribusi tersebut tetap dapat dikenai PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme ini membedakan PPnBM dengan PPN dan membantu mencegah pengenaan PPnBM berulang atas barang yang sama.

Apakah Ekspor Barang Mewah Dikenai PPnBM?

PPnBM pada dasarnya ditujukan untuk pengenaan pajak atas konsumsi barang mewah di dalam negeri.

Oleh karena itu, ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan barang tersebut dikenai PPnBM dengan tarif 0% sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan tarif 0% tersebut perlu dibedakan dengan mekanisme pengembalian PPnBM yang telah dibayar atas barang mewah tertentu yang kemudian diekspor.

Hak atas pengembalian pajak dan prosedur administrasinya mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Dengan demikian, pelaku usaha yang melakukan ekspor barang mewah perlu memastikan jenis transaksi, dokumen pendukung, dan mekanisme perpajakannya telah sesuai.

Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penghitungan PPnBM

Meskipun rumus dasar PPnBM relatif sederhana, penerapannya dapat menjadi lebih kompleks karena perbedaan klasifikasi barang dan ketentuan khusus.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Memastikan Klasifikasi Barang

Tidak semua barang berharga tinggi termasuk objek PPnBM. Penetapan barang mewah harus mengikuti jenis dan kriteria yang ditentukan pemerintah.

2. Menggunakan Tarif yang Tepat

Setiap kelompok barang dapat memiliki tarif berbeda. Kesalahan dalam menentukan tarif dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan penghitungan pajak.

3. Memeriksa Dasar Pengenaan Pajak

Harga jual atau nilai impor tidak selalu menjadi dasar penghitungan PPnBM secara langsung. Untuk kelompok barang tertentu, khususnya kendaraan bermotor, terdapat ketentuan dasar pengenaan pajak khusus.

4. Memperhitungkan PPN

Barang yang dikenai PPnBM juga dapat dikenai PPN. Karena itu, kedua komponen pajak perlu dihitung secara tepat agar nilai transaksi dapat ditentukan dengan benar.

5. Memperhatikan Fasilitas dan Pengecualian

Pemerintah dapat memberikan fasilitas pembebasan atau perlakuan khusus terhadap barang tertentu berdasarkan tujuan penggunaan, karakteristik barang, atau kebijakan yang berlaku.

6. Memastikan Kepatuhan Administrasi

Pengusaha atau importir yang memiliki kewajiban PPnBM perlu memastikan proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan sesuai ketentuan administrasi perpajakan, termasuk melalui sistem Coretax DJP apabila berlaku.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Wajib Pajak dapat meminimalkan risiko kesalahan penghitungan dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Konsultasi PPnBM dan Perpajakan Bersama PB Taxand

Penerapan PPnBM dapat menjadi tantangan bagi pelaku usaha, terutama perusahaan yang bergerak di bidang impor, distribusi kendaraan bermotor, properti, dan perdagangan barang dengan nilai transaksi tinggi.

Perbedaan klasifikasi barang, tarif pajak, dasar pengenaan, serta fasilitas perpajakan memerlukan pemahaman yang tepat agar tidak menimbulkan risiko kesalahan dalam penghitungan maupun pelaporan.

PB Taxand hadir sebagai mitra konsultan pajak profesional untuk membantu individu dan perusahaan dalam memahami serta mengelola kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan dukungan tim konsultan yang berpengalaman, PB Taxand menyediakan layanan konsultasi perpajakan, perencanaan pajak, pendampingan penghitungan PPN dan PPnBM, pemenuhan kewajiban administrasi, serta penanganan berbagai permasalahan perpajakan.

Melalui pendekatan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan klien, PB Taxand berkomitmen memberikan solusi perpajakan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hubungi PB Taxand untuk mendapatkan pendampingan perpajakan yang tepat, sehingga Anda dapat menjalankan kegiatan usaha dengan lebih terarah dan memastikan kepatuhan pajak secara optimal.

Baca juga: Cara Menghitung PPh 21 Untuk Karyawan

Share

0