Jenis-Jenis Pajak di Indonesia 2026 Pusat & Daerah

Share

1

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai layanan publik. Sebagai warga negara maupun pelaku usaha, memahami jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia menjadi hal penting agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi sesuai ketentuan.

Pada 2026, sistem perpajakan Indonesia terdiri atas dua kelompok utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian tersebut didasarkan pada kewenangan pemerintah dalam mengelola dan memungut pajak.

Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis pajak di Indonesia beserta perubahan ketentuan yang perlu diketahui.

Apa Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah?

Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penerimaannya digunakan untuk mendukung pembiayaan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Penerimaannya digunakan untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik di daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengaturan pajak daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) beserta peraturan pelaksanaannya.

Jenis-Jenis Pajak Pusat di Indonesia

Beberapa jenis pajak pusat yang berlaku pada 2026 antara lain sebagai berikut.

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan.

PPh terdiri atas beberapa ketentuan, di antaranya:

• PPh Pasal 21: Pemotongan pajak atas penghasilan orang pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

• PPh Pasal 22: Pemungutan pajak atas transaksi tertentu, seperti impor, pembelian barang oleh instansi pemerintah, dan kegiatan usaha lainnya.

• PPh Pasal 23: Pemotongan pajak atas penghasilan tertentu, seperti bunga, royalti, sewa harta selain tanah dan bangunan, serta jasa.

• PPh Pasal 25: Angsuran Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan.

• PPh Pasal 26: Pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang diterima Wajib Pajak luar negeri.

• PPh Pasal 29: Kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang masih harus dilunasi berdasarkan penghitungan SPT Tahunan.

• PPh Final Pasal 4 ayat (2): Pajak atas penghasilan tertentu yang dikenakan secara final, seperti persewaan tanah dan bangunan, jasa konstruksi, serta pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

Besarnya Pajak Penghasilan bergantung pada jenis penghasilan, status Wajib Pajak, tarif, dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean.

Pada 2026, tarif PPN secara hukum adalah 12%. Namun, penerapannya memperhatikan dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan.

Untuk barang mewah tertentu yang dikenai PPnBM, PPN umumnya dihitung sebesar 12% dari harga jual atau nilai impor. Sementara itu, penyerahan barang dan jasa nonmewah yang menggunakan mekanisme umum nilai lain dapat menghasilkan tarif efektif sebesar 11%.

Terdapat pula barang dan jasa tertentu yang memperoleh fasilitas atau menggunakan mekanisme penghitungan khusus.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan atau impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Berbeda dengan PPN, PPnBM pada umumnya hanya dikenakan satu kali, yaitu saat penyerahan oleh produsen atau ketika barang mewah diimpor.

Tarif PPnBM bervariasi berdasarkan jenis dan klasifikasi barang, dengan rentang tarif yang ditetapkan undang-undang sebesar 10% hingga 200%.

Contoh barang yang dapat dikenai PPnBM antara lain kendaraan bermotor tertentu, hunian mewah, pesawat udara tertentu, dan kapal pesiar.

4. Bea Meterai

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu, baik berbentuk fisik maupun elektronik.

Pada 2026, tarif Bea Meterai adalah Rp10.000 per dokumen yang memenuhi ketentuan.

Contoh dokumen yang dapat dikenai Bea Meterai meliputi surat perjanjian, akta notaris, dokumen transaksi surat berharga, serta dokumen yang menyatakan penerimaan uang atau pelunasan utang dengan nilai lebih dari Rp5 juta.

Tidak semua dokumen otomatis menjadi objek Bea Meterai karena terdapat ketentuan mengenai jenis dokumen dan pengecualiannya.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Tertentu

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas bumi dan/atau bangunan berdasarkan ketentuan perpajakan.

Untuk pajak pusat, pengelolaan PBB mencakup sektor tertentu, seperti perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan.

Sementara itu, PBB atas tanah dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan dikelola oleh pemerintah daerah melalui PBB-P2.

6. Pajak Karbon

Pajak Karbon merupakan instrumen perpajakan yang diatur untuk mengenakan pajak atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dasar hukumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Namun, penerapan Pajak Karbon memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai objek, subjek, dan mekanisme pemungutannya. Karena itu, keberadaan dasar hukum Pajak Karbon perlu dibedakan dari pelaksanaan pemungutannya secara luas.

Jenis-Jenis Pajak Daerah di Indonesia

Berdasarkan UU HKPD, pajak daerah dikelompokkan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

A. Pajak Provinsi

Jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan nilai kendaraan dan ketentuan tarif daerah.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sesuai ketentuan.

3. Pajak Alat Berat (PAB)

Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat yang memenuhi kriteria objek pajak.

4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak atas penggunaan atau penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor sesuai ketentuan daerah.

5. Pajak Air Permukaan (PAP)

Pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.

6. Pajak Rokok

Pajak yang dikenakan atas konsumsi rokok berdasarkan ketentuan perpajakan daerah.

7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pungutan tambahan atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

B. Pajak Kabupaten/Kota

Jenis pajak yang dikelola pemerintah kabupaten/kota antara lain:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan, kecuali objek yang termasuk kewenangan pajak pusat atau memperoleh pengecualian.

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, misalnya melalui jual beli, hibah, dan perolehan hak tertentu lainnya.

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

PBJT merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa tertentu yang mencakup:

• Makanan dan/atau minuman.

• Jasa perhotelan.

• Jasa parkir.

• Jasa kesenian dan hiburan.

• Tenaga listrik.

Dengan berlakunya UU HKPD, pajak hotel dan pajak restoran yang sebelumnya dikenal sebagai jenis pajak tersendiri telah menjadi bagian dari PBJT.

4. Pajak Reklame

Pajak atas penyelenggaraan reklame, seperti papan iklan dan media promosi tertentu.

5. Pajak Air Tanah (PAT)

Pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan tertentu.

7. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pungutan tambahan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi penerimaan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan UU HKPD.

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pungutan tambahan atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.

Jenis pajak daerah di atas merupakan pengelompokan berdasarkan kewenangan pemerintah. Tarif dan pelaksanaannya mengikuti peraturan daerah masing-masing.

Perubahan Penting Perpajakan yang Perlu Diketahui pada 2026

Selain memahami jenis pajak, Wajib Pajak juga perlu memperhatikan beberapa perkembangan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Pertama, penerapan PPN 12% dengan mekanisme dasar pengenaan pajak tertentu. Ketentuan ini membedakan penghitungan PPN atas barang mewah dan barang atau jasa nonmewah yang menggunakan mekanisme nilai lain.

Kedua, perubahan struktur pajak daerah melalui UU HKPD. Pajak hotel, restoran, parkir, serta beberapa objek lainnya telah diatur dalam PBJT.

Ketiga, penerapan opsen pajak daerah. Sejak 2025, ketentuan opsen PKB, BBNKB, dan MBLB menjadi bagian dari sistem pajak daerah.

Keempat, penggunaan Coretax DJP. Sistem ini mendukung administrasi perpajakan pusat, termasuk pengelolaan data Wajib Pajak, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai layanan yang tersedia.

Memahami perubahan tersebut dapat membantu Wajib Pajak menghindari kesalahan dalam menentukan jenis pajak dan menjalankan kewajiban administrasinya.

Kesimpulan

Jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia pada 2026 terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat mencakup Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, serta Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor tertentu. Pajak Karbon juga telah memiliki landasan hukum dengan pelaksanaan yang mengikuti ketentuan pemerintah.

Sementara itu, pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, termasuk PKB, BBNKB, BPHTB, PBB-P2, PBJT, dan berbagai pajak daerah lainnya.

Dengan memahami jenis pajak dan kewenangan pemungutannya, individu maupun perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konsultasi Perpajakan Bersama PB Taxand

Memahami berbagai jenis pajak dan perubahan regulasinya merupakan bagian penting dalam menjaga kepatuhan perpajakan, terutama bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dengan beragam jenis transaksi.

PB Taxand menyediakan layanan konsultasi perpajakan untuk membantu individu maupun perusahaan dalam memahami kewajiban pajak, melakukan perencanaan perpajakan, serta memenuhi kewajiban pelaporan dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan dukungan tim konsultan pajak yang berpengalaman, PB Taxand berkomitmen memberikan solusi perpajakan yang profesional, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan setiap klien.

Hubungi PB Taxand untuk memperoleh pendampingan perpajakan yang tepat dan membantu pengelolaan kewajiban pajak Anda secara optimal.

• Baca juga: Konsultan Pajak Jakarta Terbaik

Share

1