Apa Itu PPh Pasal 23? Pengertian, Tarif & Cara Menghitungnya di 2026
- By Admin
- 13 October 2023
ajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang sering ditemui dalam transaksi bisnis, khususnya pembayaran jasa, sewa harta, bunga, dan royalti. Pajak ini dipotong oleh pihak pemberi penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Memahami PPh Pasal 23 penting bagi perusahaan maupun Wajib Pajak agar dapat menentukan tarif, menghitung pajak, serta memenuhi kewajiban pemotongan dan pelaporan dengan benar.
Berikut penjelasan mengenai pengertian PPh Pasal 23, objek pajak, tarif terbaru 2026, dan contoh perhitungannya.
Baca juga: Apa Itu PPnBM dan Cara Menghitungnya
Apa Itu PPh Pasal 23?
PPh Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas pembayaran atau penghasilan tertentu kepada Wajib Pajak dalam negeri maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Penghasilan yang dapat dikenai PPh Pasal 23 meliputi bunga, royalti, hadiah tertentu, sewa harta selain tanah dan bangunan, serta imbalan jasa yang termasuk objek pemotongan.
PPh Pasal 23 pada umumnya bersifat tidak final. Artinya, pajak yang telah dipotong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan penerima penghasilan, sepanjang memenuhi persyaratan.
Siapa yang Wajib Memotong PPh Pasal 23?
Pihak yang dapat memiliki kewajiban memotong PPh Pasal 23 antara lain:
Badan pemerintah.
Wajib Pajak badan dalam negeri.
Penyelenggara kegiatan.
Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong pajak.
Pemotongan dilakukan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo sesuai ketentuan.
Objek dan Tarif PPh Pasal 23 Tahun 2026
Secara umum, terdapat dua tarif utama PPh Pasal 23, yaitu 15% dan 2% dari jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan.
1. Tarif PPh Pasal 23 Sebesar 15%
Tarif sebesar 15% berlaku atas penghasilan tertentu, meliputi:
Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan terkait jaminan pengembalian utang.
Royalti atas penggunaan hak kekayaan intelektual.
Hadiah, penghargaan, bonus, dan penghasilan sejenis yang tidak termasuk objek PPh Pasal 21.
Dividen tertentu yang masih termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23.
Perlu diperhatikan bahwa tidak seluruh dividen dikenai PPh Pasal 23. Dividen dalam negeri yang diterima Wajib Pajak badan dalam negeri pada umumnya dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.
Dividen dalam negeri yang diterima Wajib Pajak orang pribadi juga dapat memperoleh pengecualian apabila memenuhi persyaratan investasi sesuai ketentuan perpajakan.
2. Tarif PPh Pasal 23 Sebesar 2%
Tarif 2% berlaku atas penghasilan berupa:
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain tanah dan/atau bangunan.
Jasa teknik.
Jasa manajemen.
Jasa konsultan.
Jasa lain yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.
Beberapa contoh jasa yang dapat termasuk objek PPh Pasal 23 adalah jasa perawatan, jasa kebersihan, jasa penyediaan tenaga kerja tertentu, dan jasa lainnya sesuai klasifikasi yang berlaku.
Jenis jasa yang menjadi objek pemotongan diatur antara lain dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015.
Namun, tidak semua pembayaran jasa otomatis dikenai PPh Pasal 23. Pemotong perlu memperhatikan jenis jasa, penerima penghasilan, serta ketentuan pajak lainnya.
Penghasilan yang Dikecualikan dari PPh Pasal 23
Tidak semua penghasilan yang termasuk kelompok bunga, dividen, atau jasa wajib dipotong PPh Pasal 23.
Beberapa penghasilan yang dikecualikan antara lain:
Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
Sewa yang dibayarkan sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
Dividen dalam negeri yang memenuhi ketentuan pengecualian dari objek Pajak Penghasilan.
Bagian laba yang diterima anggota firma, CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, dan bentuk persekutuan tertentu sesuai ketentuan.
Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibagikan kepada anggota.
Penghasilan tertentu yang dibayarkan kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan.
Penerapan pengecualian perlu memperhatikan persyaratan yang berlaku pada masing-masing jenis penghasilan.
Cara Menghitung PPh Pasal 23
Penghitungan PPh Pasal 23 dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan.
Rumusnya adalah:
PPh Pasal 23 = Tarif Pajak × Jumlah Bruto Penghasilan
Jumlah bruto pada umumnya tidak termasuk PPN. Untuk imbalan jasa tertentu, biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga atau penggantian biaya dapat dikecualikan dari dasar pemotongan apabila memenuhi persyaratan dan didukung dokumen yang memadai.
Namun, untuk jasa katering yang termasuk objek PPh Pasal 23, dasar pemotongan pada umumnya mencakup seluruh imbalan jasa katering, tidak termasuk PPN.
Contoh Perhitungan PPh Pasal 23 Tarif 2%
PT Sejahtera menggunakan jasa konsultan manajemen dari PT Konsultan Abadi dengan nilai jasa Rp50.000.000 sebelum PPN.
Karena jasa tersebut dikenai tarif PPh Pasal 23 sebesar 2%, maka:
PPh Pasal 23 = 2% × Rp50.000.000
PPh Pasal 23 = Rp1.000.000
Dengan demikian, PT Sejahtera memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp1.000.000 dari pembayaran jasa kepada PT Konsultan Abadi.
Contoh Perhitungan PPh Pasal 23 Tarif 15%
PT Makmur membayar royalti kepada PT Kreatif sebesar Rp100.000.000 sebelum PPN.
Royalti tersebut merupakan objek PPh Pasal 23 dengan tarif 15%.
PPh Pasal 23 = 15% × Rp100.000.000
PPh Pasal 23 = Rp15.000.000
Dengan demikian, PPh Pasal 23 yang dipotong atas pembayaran royalti tersebut adalah Rp15.000.000.
Kedua contoh tersebut mengasumsikan bahwa transaksi memenuhi ketentuan pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak memperoleh fasilitas pengecualian.
Bagaimana Jika Penerima Penghasilan Tidak Memiliki NPWP?
Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dapat dikenai tarif PPh Pasal 23 sebesar 100% lebih tinggi dari tarif normal.
Sebagai contoh:
Tarif normal 2% menjadi 4%.
Tarif normal 15% menjadi 30%.
Namun, bagi Wajib Pajak orang pribadi penduduk Indonesia, penggunaan NIK sebagai NPWP perlu diperhatikan. Tidak memiliki kartu NPWP fisik tidak otomatis berarti seseorang dikenai tarif lebih tinggi.
Penerapan tarif harus mengikuti status identitas perpajakan dan ketentuan yang berlaku.
Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 23 melalui Coretax DJP
Sejak penerapan Coretax DJP, administrasi pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan melalui sistem perpajakan yang terintegrasi.
Secara umum, kewajiban pemotong PPh Pasal 23 mencakup:
Menghitung dan memotong pajak sesuai objek serta tarif yang berlaku.
Membuat bukti pemotongan elektronik melalui Coretax DJP.
Menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong sesuai batas waktu pembayaran.
Melaporkan pemotongan melalui SPT Masa PPh Unifikasi sesuai ketentuan.
Pada umumnya, pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian apabila jatuh tempo bertepatan dengan hari libur.
Ketepatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan diperlukan untuk menghindari sanksi administrasi perpajakan.
Kesimpulan
PPh Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas jenis penghasilan tertentu, seperti bunga, royalti, sewa harta selain tanah dan bangunan, serta imbalan jasa.
Pada 2026, tarif utama PPh Pasal 23 tetap sebesar 15% dan 2%, bergantung pada jenis penghasilan yang menjadi objek pemotongan.
Wajib Pajak juga perlu memperhatikan pengecualian pajak, dasar pemotongan, penggunaan NIK sebagai NPWP, serta kewajiban administrasi melalui Coretax DJP.
Dengan memahami ketentuan tersebut, perusahaan dan Wajib Pajak dapat mengurangi risiko kesalahan penghitungan serta memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih tertib.
Konsultasi PPh Pasal 23 Bersama PB Taxand
Penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 memerlukan ketelitian, terutama bagi perusahaan yang memiliki berbagai transaksi jasa, sewa, dan pembayaran kepada pihak ketiga.
PB Taxand menyediakan layanan konsultasi perpajakan untuk membantu individu dan perusahaan memahami serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan dukungan tim konsultan pajak berpengalaman, PB Taxand membantu dalam penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan, perencanaan perpajakan, pendampingan administrasi pajak, serta penanganan permasalahan perpajakan.
Hubungi PB Taxand untuk memperoleh solusi perpajakan yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan usaha Anda.
Baca juga: Jenis-Jenis Pajak