Menara Imperium, 27th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1 Jakarta 12980 - Indonesia
+62 21 835 6363

Your Trusted Tax Advisor

konsultan pajak jakarta

tax consultant jakarta

transfer pricing service

corporate tax service

tax compliance service

international tax service

tax expert jakarta

UU Cipta Kerja

konsultan pajak surabaya

tax consultant surabaya

SPT Pribadi

Omnibus Law Perpajakan

Insentif Pajak Penghasilan

corporate tax return

individual tax return

tax verification service

tax audit service

Apa Itu PPh Pasal 22? Pengertian, Tarif & Cara Menghitungnya di 2026

  • By Admin
  • 21 November 2023
Share

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang sering berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis di Indonesia. Pajak ini dapat dikenakan atas aktivitas impor, ekspor komoditas tertentu, pembelian barang oleh instansi pemerintah, hingga penjualan produk dari sektor industri tertentu.

Bagi pelaku usaha, memahami apa itu PPh Pasal 22 dan cara menghitungnya menjadi penting untuk memastikan setiap transaksi telah memenuhi ketentuan perpajakan. Kesalahan dalam menentukan tarif atau dasar pengenaan pajak dapat memengaruhi jumlah pajak yang dipungut serta kewajiban administrasi perusahaan.

Pada 2026, ketentuan PPh Pasal 22 perlu memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025 yang mengatur pemungutan pajak atas berbagai transaksi, termasuk impor, ekspor komoditas pertambangan, dan kegiatan usaha tertentu.

Artikel ini akan membahas pengertian PPh Pasal 22, pihak yang wajib memungut pajak, objek dan tarif yang berlaku, serta contoh penghitungan PPh Pasal 22 secara praktis.

Apa Itu PPh Pasal 22?

PPh Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Pemungutan pajak ini dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, badan usaha tertentu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maupun pihak lain yang ditunjuk sesuai ketentuan.

PPh Pasal 22 tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan impor atau ekspor. Pajak ini juga dapat berkaitan dengan pembelian barang oleh pemerintah, penjualan hasil produksi industri tertentu, dan transaksi komoditas tertentu.

Pada umumnya, PPh Pasal 22 bersifat tidak final. Artinya, pajak yang telah dipungut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam penghitungan Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Namun, terdapat transaksi tertentu yang menggunakan mekanisme PPh Pasal 22 bersifat final.

Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu memahami jenis transaksi serta ketentuan pemungutannya agar dapat menentukan perlakuan pajak secara tepat.

Siapa Saja yang Wajib Memungut PPh Pasal 22?

Tidak semua pelaku usaha berkewajiban memungut PPh Pasal 22. Kewajiban tersebut diberikan kepada pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan.

Secara umum, pihak yang dapat menjadi pemungut PPh Pasal 22 antara lain:

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor dan ekspor komoditas tertentu sesuai ketentuan.

2. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah dapat berkewajiban memungut PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas pembelian atau penyerahan barang, dengan memperhatikan nilai transaksi dan pengecualian yang berlaku.

3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Tertentu

BUMN maupun badan usaha tertentu yang memenuhi kriteria dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang atau bahan untuk kegiatan usaha.

4. Produsen dan Importir Tertentu

Perusahaan yang bergerak dalam industri tertentu, seperti semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, dapat memiliki kewajiban memungut PPh Pasal 22 atas transaksi yang ditetapkan.

5. Badan Usaha Industri dan Eksportir

Badan usaha industri atau eksportir tertentu dapat diwajibkan melakukan pemungutan pajak atas pembelian komoditas, termasuk hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

6. Pihak Lain yang Ditunjuk

Pihak lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perpajakan juga dapat memiliki kewajiban pemungutan, termasuk pihak dalam transaksi emas batangan atau penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Dengan demikian, pemungutan PPh Pasal 22 bergantung pada jenis transaksi dan kedudukan pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha.

Objek dan Tarif PPh Pasal 22 Terbaru 2026

Besarnya tarif PPh Pasal 22 berbeda-beda berdasarkan jenis kegiatan, barang yang diperdagangkan, serta pihak yang melakukan transaksi.

Berikut beberapa objek dan tarif PPh Pasal 22 yang perlu diperhatikan pada 2026.

1. PPh Pasal 22 atas Impor Barang

Kegiatan impor merupakan salah satu transaksi yang dapat dikenai PPh Pasal 22.

Berdasarkan PMK Nomor 51 Tahun 2025, tarif PPh Pasal 22 impor tidak hanya ditentukan berdasarkan kepemilikan Angka Pengenal Importir (API), tetapi juga mengikuti klasifikasi barang yang diimpor.

Beberapa tarif PPh Pasal 22 impor meliputi:

Jenis ImporTarif PPh Pasal 22
Barang tertentu dalam daftar tarif khusus10%
Barang tertentu lainnya7,5%
Impor umum menggunakan API di luar kategori khusus2,5%
Impor umum tanpa API di luar kategori khusus7,5%
Kedelai, gandum, dan tepung terigu menggunakan API0,5%
Emas batangan0,25%
Barang tidak dikuasai yang dilelang7,5%

Tarif atas barang impor tertentu ditentukan berdasarkan klasifikasi barang yang tercantum dalam ketentuan perpajakan dan kepabeanan.

Oleh karena itu, importir perlu memastikan Harmonized System Code (HS Code) barang sebelum menetapkan tarif PPh Pasal 22.

Dasar penghitungan PPh Pasal 22 impor pada umumnya menggunakan nilai impor, yaitu nilai Cost, Insurance, and Freight (CIF) ditambah bea masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan kepabeanan.

2. PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Pertambangan

Selain impor, PPh Pasal 22 juga dikenakan atas ekspor komoditas pertambangan tertentu.

Komoditas yang termasuk dalam ketentuan tersebut antara lain batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam sesuai daftar klasifikasi barang yang ditetapkan.

Tarif PPh Pasal 22 atas ekspor komoditas tersebut adalah 1,5% dari nilai ekspor yang tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor.

Namun, terdapat pengecualian bagi Wajib Pajak tertentu, termasuk yang terikat dalam perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan atau kontrak karya sesuai ketentuan.

Dengan demikian, tidak seluruh kegiatan ekspor secara otomatis dikenai PPh Pasal 22.

3. PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Tertentu

Pembelian barang oleh instansi pemerintah atau badan usaha tertentu yang ditunjuk dapat dikenai PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Contohnya adalah transaksi pengadaan barang oleh instansi pemerintah yang memenuhi kriteria pemungutan pajak.

Namun, terdapat pengecualian untuk transaksi tertentu, seperti pembayaran dengan nilai yang tidak melebihi batas yang ditetapkan, pembelian barang tertentu, serta transaksi yang memperoleh fasilitas perpajakan sesuai ketentuan.

Karena itu, instansi pemerintah dan pihak rekanan perlu memastikan apakah transaksi yang dilakukan termasuk objek pemungutan PPh Pasal 22.

4. PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Tertentu

Perusahaan yang bergerak dalam industri tertentu dapat berkewajiban memungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.

Tarif yang berlaku meliputi:

Jenis IndustriTarif PPh Pasal 22
Semen0,25%
Kertas0,1%
Baja0,3%
Otomotif0,45%
Farmasi0,3%

Dasar penghitungan pajak menggunakan nilai penjualan tidak termasuk PPN.

Tarif tersebut berlaku untuk transaksi yang memenuhi ketentuan mengenai pihak pemungut, jenis produk, dan kegiatan penjualan yang ditetapkan.

5. PPh Pasal 22 atas Penjualan Bahan Bakar Minyak, Gas, dan Pelumas

Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas dapat memiliki kewajiban memungut PPh Pasal 22 atas penjualan produknya.

Besarnya tarif bergantung pada jenis produk serta pihak yang menerima penjualan.

Tarif yang berlaku antara lain:

  • 0,25% untuk penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU yang menjual bahan bakar dari Pertamina atau anak usahanya.

  • 0,3% untuk penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU yang menjual bahan bakar dari pihak selain Pertamina atau anak usahanya.

  • 0,3% untuk penjualan bahan bakar minyak kepada pihak lainnya.

  • 0,3% untuk penjualan bahan bakar gas.

  • 0,3% untuk penjualan pelumas.

Penghitungan dilakukan berdasarkan nilai penjualan tidak termasuk PPN.

Perlu diperhatikan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 atas bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada penyalur atau agen dapat bersifat final, sedangkan penjualan kepada pihak tertentu lainnya serta penjualan pelumas memiliki perlakuan tidak final sesuai ketentuan.

6. PPh Pasal 22 atas Pembelian Komoditas Pertanian dan Kehutanan

Badan usaha industri atau eksportir yang membeli bahan tertentu untuk kebutuhan produksi maupun kegiatan ekspor dapat diwajibkan memungut PPh Pasal 22.

Komoditas tersebut meliputi hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur.

Tarif pemungutan yang berlaku adalah 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Ketentuan ini berlaku sepanjang transaksi memenuhi kriteria pemungutan dan tidak termasuk pengecualian yang ditetapkan.

7. PPh Pasal 22 atas Pembelian Komoditas Pertambangan

Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari pihak pemegang izin usaha pertambangan tertentu dapat dikenai PPh Pasal 22.

Tarifnya adalah 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Pemungutan dilakukan oleh badan usaha atau industri yang ditunjuk dan melakukan pembelian sesuai ketentuan yang berlaku.

8. PPh Pasal 22 atas Transaksi Emas

Ketentuan PPh Pasal 22 atas transaksi emas mengalami penyesuaian sejak 2025, termasuk melalui PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025.

Pada 2026, impor emas batangan dikenai PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari nilai impor sesuai ketentuan.

Selain itu, lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha bulion dapat berkewajiban memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% atas pembelian emas batangan yang memenuhi persyaratan.

Sementara itu, penjualan emas perhiasan dan emas batangan oleh pengusaha emas juga memiliki pengaturan khusus, termasuk pengecualian untuk transaksi tertentu.

Oleh karena itu, perlakuan PPh Pasal 22 atas emas harus memperhatikan jenis emas, kegiatan usaha, pihak yang melakukan transaksi, serta ketentuan pemungutannya.

9. PPh Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

PPh Pasal 22 juga dapat dikenakan atas penjualan barang tertentu yang dikategorikan sebagai barang sangat mewah.

Beberapa jenis barang yang termasuk dalam kategori tersebut meliputi pesawat terbang pribadi, helikopter pribadi, kapal pesiar, yacht, kendaraan bermotor tertentu, serta hunian mewah yang memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perpajakan.

Tarif PPh Pasal 22 untuk kelompok barang sangat mewah dapat berbeda menurut jenis barang. Secara umum, tarif yang digunakan mencakup 1% untuk kategori properti tertentu dan 5% untuk kelompok barang sangat mewah lainnya, dengan memperhatikan ketentuan dan kriteria objeknya.

Penting untuk diketahui bahwa PPh Pasal 22 atas barang sangat mewah berbeda dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

PPh Pasal 22 merupakan pemungutan Pajak Penghasilan, sedangkan PPnBM merupakan pajak atas penyerahan atau impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Kedua jenis pajak tersebut dapat berkaitan dengan transaksi yang sama, tetapi memiliki dasar pengenaan dan mekanisme perpajakan yang berbeda.

Cara Menghitung PPh Pasal 22

Pada prinsipnya, penghitungan PPh Pasal 22 dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan yang berlaku.

Rumus umum PPh Pasal 22 adalah:

PPh Pasal 22 = Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak dapat berupa nilai impor, nilai ekspor, harga pembelian, atau nilai penjualan yang ditentukan sesuai jenis transaksi.

Untuk memperoleh hasil penghitungan yang benar, Wajib Pajak perlu melakukan langkah berikut:

  1. Menentukan jenis transaksi. Pastikan apakah transaksi berkaitan dengan impor, ekspor, pembelian barang, atau penjualan produk tertentu.

  2. Memastikan objek pemungutan. Periksa apakah transaksi termasuk objek PPh Pasal 22 atau memperoleh pengecualian.

  3. Menentukan tarif yang berlaku. Gunakan tarif sesuai klasifikasi barang dan kegiatan usaha.

  4. Menghitung dasar pengenaan pajak. Pastikan nilai transaksi yang digunakan sudah sesuai ketentuan, termasuk perlakuan terhadap PPN.

  5. Mengalikan tarif dengan dasar pengenaan. Hasil perhitungan menunjukkan jumlah PPh Pasal 22 yang harus dipungut.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 22

Agar lebih mudah dipahami, berikut beberapa ilustrasi perhitungan untuk transaksi yang umum dilakukan perusahaan.

Contoh 1: PPh Pasal 22 Impor

PT Sejahtera Abadi melakukan impor barang dengan menggunakan API.

Diketahui nilai impor barang tersebut sebesar Rp200.000.000. Barang yang diimpor tidak termasuk kategori tarif khusus dan tidak memperoleh fasilitas pembebasan.

Tarif PPh Pasal 22 yang berlaku adalah 2,5%.

Perhitungannya:

PPh Pasal 22 = 2,5% × Rp200.000.000

PPh Pasal 22 = Rp5.000.000

Dengan demikian, PPh Pasal 22 atas impor tersebut adalah Rp5.000.000.

Nilai tersebut belum termasuk PPN impor maupun kewajiban lain yang mungkin timbul sesuai ketentuan kepabeanan.

Contoh 2: PPh Pasal 22 Pembelian Barang oleh Instansi Pemerintah

Sebuah instansi pemerintah melakukan pembelian barang dari PT Makmur Jaya senilai Rp100.000.000, belum termasuk PPN.

Diasumsikan transaksi tersebut memenuhi ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dan tidak termasuk transaksi yang dikecualikan.

Perhitungannya:

PPh Pasal 22 = 1,5% × Rp100.000.000

PPh Pasal 22 = Rp1.500.000

Dengan demikian, PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp1.500.000.

Pajak yang dipungut tersebut pada umumnya dapat diperhitungkan oleh PT Makmur Jaya sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan sesuai ketentuan.

Contoh 3: PPh Pasal 22 Penjualan Hasil Produksi Industri

PT Industri Semen Nusantara menjual hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri dengan nilai penjualan Rp500.000.000, tidak termasuk PPN.

Tarif PPh Pasal 22 untuk penjualan hasil produksi semen yang memenuhi ketentuan adalah 0,25%.

Perhitungannya:

PPh Pasal 22 = 0,25% × Rp500.000.000

PPh Pasal 22 = Rp1.250.000

Dengan demikian, PPh Pasal 22 yang harus dipungut atas penjualan tersebut adalah Rp1.250.000.

Ketiga contoh di atas merupakan ilustrasi sederhana. Untuk transaksi sebenarnya, penghitungan harus mempertimbangkan dasar pengenaan pajak, klasifikasi barang, dan pengecualian yang berlaku.

Apakah PPh Pasal 22 Bersifat Final atau Tidak Final?

Pada umumnya, PPh Pasal 22 merupakan pajak yang bersifat tidak final.

PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang dipungut, sepanjang memenuhi ketentuan.

Sebagai contoh, PPh Pasal 22 atas impor barang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi bagian dari kredit pajak perusahaan pada akhir tahun.

Namun, terdapat transaksi tertentu yang memiliki sifat final, antara lain pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak atau bahan bakar gas kepada penyalur atau agen berdasarkan ketentuan yang berlaku.

PPh Pasal 22 yang bersifat final tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan terutang berdasarkan mekanisme umum.

Oleh karena itu, penting bagi Wajib Pajak untuk memastikan sifat pemungutan PPh Pasal 22 sebelum melakukan penghitungan dan pelaporan dalam SPT Tahunan.

Apakah Tarif PPh Pasal 22 Lebih Tinggi Jika Tidak Memiliki NPWP?

Dalam ketentuan PPh Pasal 22, terdapat pengaturan mengenai pengenaan tarif yang lebih tinggi bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP.

Untuk jenis pemungutan tertentu, tarif dapat menjadi 100% lebih tinggi dibandingkan tarif normal.

Sebagai ilustrasi, apabila suatu transaksi menggunakan tarif normal 1,5% dan ketentuan kenaikan tarif berlaku, tarif yang dikenakan dapat menjadi 3%.

Namun, aturan kenaikan tarif tersebut tidak berlaku secara otomatis terhadap seluruh transaksi PPh Pasal 22.

Terdapat pengecualian dan perlakuan khusus, terutama untuk transaksi impor dan pemungutan tertentu.

Selain itu, bagi Wajib Pajak orang pribadi penduduk Indonesia, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP perlu diperhatikan dalam memastikan identitas perpajakan.

Karena itu, Wajib Pajak perlu memeriksa ketentuan tarif yang berlaku untuk jenis transaksi dan status administrasi perpajakannya.

Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 22 melalui Coretax DJP

Sejak implementasi Coretax DJP, berbagai proses administrasi perpajakan dilakukan melalui sistem yang terintegrasi, termasuk pengelolaan pemotongan, pemungutan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Dalam pelaksanaan PPh Pasal 22, pihak yang ditunjuk sebagai pemungut memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara umum, pemenuhan kewajiban tersebut mencakup:

1. Mengidentifikasi Transaksi

Pemungut pajak perlu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan termasuk objek PPh Pasal 22 dan menentukan tarif yang sesuai.

2. Menghitung Jumlah Pajak

PPh Pasal 22 dihitung berdasarkan tarif dan dasar pengenaan pajak yang berlaku untuk transaksi tersebut.

3. Membuat Bukti Pemungutan

Apabila diwajibkan, pemungut pajak perlu membuat bukti pemungutan melalui mekanisme administrasi yang berlaku.

4. Melakukan Penyetoran Pajak

Pajak yang telah dipungut disetorkan menggunakan prosedur dan kanal pembayaran resmi sesuai ketentuan.

5. Melaporkan Pemungutan Pajak

Pemungut melaksanakan kewajiban pelaporan melalui sistem administrasi DJP sesuai jenis pemungutan dan masa pajaknya.

Dalam penggunaan Coretax DJP, Wajib Pajak perlu memastikan data transaksi, identitas pihak yang dipungut, jenis pajak, dan masa pajak telah dicatat dengan benar.

Tata cara administrasi dapat berbeda untuk PPh Pasal 22 yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun pemungutan oleh pihak lainnya.

Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pemungutan PPh Pasal 22

Meskipun rumus penghitungan PPh Pasal 22 relatif sederhana, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapannya.

Pertama, pastikan jenis transaksi termasuk objek PPh Pasal 22. Tidak seluruh transaksi impor, ekspor, atau penjualan barang menggunakan tarif yang sama.

Kedua, periksa klasifikasi barang. Untuk kegiatan impor dan ekspor tertentu, klasifikasi HS Code dapat menentukan tarif PPh Pasal 22 yang berlaku.

Ketiga, pastikan dasar pengenaan pajak sudah benar. Nilai impor, nilai ekspor, harga penjualan, dan harga pembelian memiliki ketentuan penghitungan yang berbeda.

Keempat, perhatikan pengecualian pemungutan. Beberapa jenis transaksi dapat dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 apabila memenuhi ketentuan.

Kelima, bedakan PPh Pasal 22 final dan tidak final. Perbedaan ini memengaruhi perlakuan pajak dalam penghitungan SPT Tahunan.

Keenam, pastikan kepatuhan administrasi. Pemungut pajak perlu melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan pemungutan maupun pelaporan PPh Pasal 22.

Konsultasi PPh Pasal 22 Bersama PB Taxand

Pengelolaan PPh Pasal 22 memerlukan pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan, terutama bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan impor, ekspor, perdagangan, manufaktur, dan pengadaan barang.

Perbedaan tarif, klasifikasi barang, dasar pengenaan pajak, serta mekanisme pemungutan dapat menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

PB Taxand hadir sebagai mitra konsultan pajak profesional yang membantu individu dan perusahaan dalam memahami serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan dukungan tim konsultan yang berpengalaman, PB Taxand menyediakan layanan konsultasi perpajakan, perencanaan pajak, penghitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan, pendampingan administrasi perpajakan, hingga penanganan berbagai permasalahan pajak.

PB Taxand berkomitmen memberikan solusi perpajakan yang profesional, efektif, dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap klien.

Hubungi PB Taxand untuk mendapatkan pendampingan perpajakan yang tepat, sehingga pengelolaan kewajiban pajak perusahaan dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Share